Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR
Nurhaliza
KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR Nurhaliza* Teuku Muttaqin Mansur** Efendi*** ABSTRAK Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam pasal 3 ayat (1) memperbolehkan masyarakat hukum adat mengelola hutan secara lestari di kawasan Hutan Adat. Mengakui lima program kehutanan sosial yaitu, hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraa…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS KINERJA STRUKTUR GEDUNG DISPORA PROVINSI ACEH YANG BAJA TULANGAN KOL…
NAHDA NABILA
Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh yang berada di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh merupakan salah satu bangunan yang terdampak tsunami Aceh pada tahun 2004. Air laut yang memiliki sifat korosif tinggi menyebabkan baja tulangan pada struktur kolom bangunan ini mengalami korosi serta berakibat retak pada beton kolom. Pada penelitian ini ditinjau bagaimana kurva kapasitas struktur gedung Dispora Aceh dengan analisis pushover dan kinerja struktur berdasarkan kondisi awa…
- Fakultas Teknik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
REPOSISI PERAN IMEUM MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS GAMPONG DI…
Muhd. Al-Manfaluthy
Salah satu fungsi Mukim pada Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim) yaitu menyelesaikan sengketa adat di Kemukiman. Berdasarkan beberapa kasus sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Aceh Besar terdapat sengketa yang tidak terselesaikan hingga tahun 2023. Hal ini dinilai bahwa mukim belum maksimal melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerin…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PERADILAN DALAM MENYELESAIKAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA
Aulia Safira
Pengaturan perbarengan tindak pidana dalam Pasal 65 Qanun Nomor 6 tahun 2014 hanya mengatur perbarengan antar sesama jarimah saja, dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada peradilan yang berbeda-beda. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga tidak mengatur mekanisme penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada peradilan yang berbeda. Dalam penerapa…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
SIFAT MEKANIS BETON MUTU STRUKTURAL MENGGUNAKAN LIMBAH BETON K-250 DAN K-300
Muammar Zulfi Pratama
Berkembangnya pembangunan menyebabkan kebutuhan material konstruksi meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan agregat beton berbagai alternatif di- lakukan. Beton daur ulang sebagai material dapat menjadi salah satu alternatif karena mengurangi pemakaian material alam. Agregat limbah beton merujuk pada material yang terdiri dari potongan-potongan atau serpihan beton yang telah digunakan sebelumnnya dalam kontruksi bangunan atau struktur lainnya. Beton yang digunakan sebagai subsitusi agregat kasar …
- Fakultas Teknik Sipil, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KETAHANAN BETON MUTU TINGGI BERSERAT NANAS MENGGUNAKAN TANAH DIATOMAE SEBAGAI…
MUHAMMAD AULIA NOZA
Beton mutu tinggi memerlukan banyak semen dalam pembuatannya untuk mencapai kuat tekan yang diinginkan. Terdapat alternatif untuk mengurangi penggunaan semen pada beton yaitu dengan penggunaan tanah diatomae, karena tanah diatomae mengandung silika dapat dijadikan alternatif sebagai bahan material pengganti semen. Beton mutu tinggi rentan terhadap paparan suhu tinggi. Penggunaan serat nanas dapat mencegah terjadinya kerusakan di dalam struktur beton yang dapat merusak kemampuan daya dukung be…
- Fakultas Teknik Sipil, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PENAMBAHAN SERAT KACA DAN SERAT POLYPROPYLENE TERHADAP SUSUT BETON M…
SAFRIL MUHAMAD ERWIN HIDAYAT
Beton berserat menjadi pilihan seiring berkembangnya teknologi dalam bidang konstruksi. Beton mutu tinggi membutuhkan banyak semen sehingga perlu adanya bahan tambah mineral, maka digunakan tanah diatomae untuk mengurangi pemakaian semen. Reaksi antara semen dan air menghasilkan panas hidrasi yang menyebabkan terjadinya regangan susut hingga menyebabkan perambatan retak, oleh karena itu digunakan serat untuk menahan regangan susut. Salah satu cara untuk mencegah penyusutan adalah dengan menam…
- Fakultas Teknik Sipil, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PENAMBAHAN SERAT RAMI DAN SERAT ABAKA TERHADAP SUSUT BETON MUTU TING…
Dhea Rizky Amalia
Beton mutu tinggi merupakan beton yang memiliki kuat tekan di atas 41,4 MPa. Campuran beton mutu tinggi membutuhkan lebih banyak semen sebagai solusi digunakan tanah diatomae sebagai pengganti sebagian semen. Penggunaan serat merupakan solusi untuk mencegah terjadinya penyusutan, karena serat dapat meningkatkan kinerja beton dalam menahan retak. Serat rami dan serat abaka digunakan karena bersifat alami, biaya yang ekonomis dan memiliki kuat tarik yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah men…
- Fakultas Teknik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
REVITALISASI HUKUM ACARA PIDANA DALAM HAK ATAS GANTI KERUGIAN BAGI TERDAKWA Y…
Muhammad Rafi
Upaya paksa penahanan dapat di terapkan kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Apabila si tertuduh diputus bersalah oleh Pengadilan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikalkulasikan sebagai pengurang masa hukuman. Menjadi kerugian bagi sitertuduh apabila ternyata ia justru diputus bebas dari segala tuntutan pidana oleh Pengadilan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, negara memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan ganti kerugian jika ditahan, …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELIT…
Tgk. Iqlima Layutsya
Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada gampong- gampong yang ada di wilayah Aceh. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Namun, penyelesaian sengketa …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya