Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STRATEGI DAN PRIORITAS PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUN…

Misuar

STRATEGI DAN PRIORITAS PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI PROVINSI ACEH Oleh: Misuar NIM. 2404201010063 Komisi Pembimbing: 1. Prof. Dr. Ir. Muttaqin, M.T. 2. Dr. Cut Zukhrina Oktaviani, S.T., M.T. ABSTRAK Pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Aceh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024 menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan utama …

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIANRN(STUDI…

Muhammad Rayyan Aulia

Perceraian merupakan salah satu bentuk berakhirnya perkawinan yang dalam hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut dilakukan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Data perkara perceraian di Mahk…

KINERJA STRUKTUR GEDUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN A…

Fauzan

Tingginya aktivitas seismik di Indonesia menuntut evaluasi kinerja seismik bangunan publik yang bersifat esensial. Penelitian ini mengevaluasi kinerja seismik Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat menggunakan analisis statik nonlinier (pushover analysis) berdasarkan pedoman ATC-40 dengan bantuan perangkat lunak SAP2000. Kurva pushover dikembangkan pada dua arah utama bangunan untuk menentukan kapasitas gaya geser dasar, simpangan later…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Risnawati

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Risnawati* Teuku Muttaaqin Mansur** Novi Sriwahyuni*** ABSTRAK Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) menyatakan bahwa ahli waris wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada Kantor Pertanahan. Pasal 37 PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan melalui …

PENGEMBANGAN METODE ANALISIS INTERAKSI TANAH-STRUKTUR PADA GEDUNG BERTINGKAT …

Juellyan

Penelitian ini mengembangkan model analisis interaksi tanah-struktur (soil-structure interaction/SSI) pada gedung bertingkat dengan pendekatan sub-structure. Pengembangan model dilakukan dengan mengintegrasikan parameter kondisi tanah, parameter dinamik struktur, dan parameter bahaya seismik lokal ke dalam satu kerangka evaluasi inertial interaction dan kinematic interaction. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan hasil karakterisasi tanah dan struktur, tetapi memformulasikan …

STUDI EKSPERIMENTAL SIFAT MEKANIS, KARAKTERISTIK DAN MIKRO STRUKTUR PADA MORT…

Andi Yusra

Penggunaan bahan pozzolan sebagai binder dalam pembuatan geopolimer terus berkembang, didorong oleh terobosan inovatif dalam mortar geopolimer. Penelitian ini bertujuan mengembangkan mortar geopolimer dengan menggunakan prekursor utama dari limbah pertanian, yaitu abu sekam padi dan abu cangkang sawit. Untuk meningkatkan kekuatan mortar geopolymer, juga ditambahkan silica fume dengan kadar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari berat precursor utama. Ketiga bahan prekursor ini dilakukan pengujian SEM…

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN …

Muhammad Zulkarnaen

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH Muhammad Zulkarnaen Mazwar * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan instrumen hukum yang krusial demi menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Kehadiran PPAT berlatar belakang pejabat struktural pemerintahan menjadi solusi keterbatasan jumlah PPAT, namun kompetensi tekn…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KAJIAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Heri Haryanto

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyatakan alasan dihentikan suatu penyidikan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia. Alasan dihentikannya penyidikan dapat diketahui setelah melalui gelar perkara dan penghentian penyidikan juga dapat dilakukan setelah para pihak sepakat berdamai melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR). Namun, penghentian penyidikan yang dilakukan melalui gelar perkara tidak lagi membu…

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN TERHADAP CALON…

Sophia Humaira

Implementasi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan pranikah. Namun dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah belum berjalan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan terdapat hambatan dalam proses pelaksan…

KINERJA STRUKTUR BANGUNAN TIGA LANTAI MADRASAH ULUMUL QURAN PIDIE AKIBAT KEBA…

MUHAMMAD NAUFAL ARIIQ

Pada bulan Juli 2021, bangunan Rumah Susun dan PSU Pendukung PP MUQ Pidie mengalami kebakaran sebagian. Kebakaran terjadi pada salah satu kamar asrama di lantai tiga dan di bagian bawah tangga lantai satu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja struktur bangunan gedung tersebut akibat terjadinya kebakaran dan membandingkan kinerja eksisting bangunan gedung tersebut dengan kinerja awalnya. Struktur bangunan gedung dimodelkan sebagai portar ruang dengan menggunakan software perhi…


    SERVICES DESK