Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN TANAH ULAYAT NAGARI KAPA KABUPATEN PA…
Firly Anggraeni Rananto
Peralihan Tanah Ulayat Nagari di Nagari Kapa oleh Pucuk Adat Nagari Kapa tanpa melibatkan seluruh para Ninik Mamak dan Masyarakat Adat sehingga dianggap telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dan dibuat dalam …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA SEHAREUKAT YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK MELALUI P…
Nurul Hikmah
Konsep aturan hareuta sehareukat di Aceh sama dengan di dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka hareuta sehareukat, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Pada kenyataannya di dalam masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat kasus sengketa hareuta sehareukat yang dijual secara sepihak tanpa bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Di dalam masyarakat Aceh…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…
Haikal Alkahfi
Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM P…
Putri Amelia
ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Putri Amelia Azhari * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada tahun 2020. Semua lembaga keuangan di Aceh mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Gampong yang memakai siste…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PASAL 42 DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAK…
Yolandara
Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kenyataannya, terdapat harta benda wakaf yang tidak dikelola dan dikembangkan secara produktif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pasal 42 dan Pasal 43 …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
EVALUASI KINERJA STRUKTUR GEDUNG ADMINISTRASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYI…
Imam Muzhaffar
Gedung Administrasi Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala selesai pada tahun 1998. Oleh karena itu perlu dievaluasi ulang mengikuti standar peraturan gedung terbaru yaitu SNI 1726:2019. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi perilaku struktur bangunan setelah masa layan 24 tahun yaitu berupa perpindahan (displacement), gaya dasar (base shear), dan level kinerja struktur sesuai ASCE 41-17. Gedung yang di tinjau dalam penelitian ini adalah Gedung Administrasi Fakultas Teknik Universitas Syi…
- Fakultas Teknik Sipil, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
RANCANGAN CAMPURAN DAN KARAKTERISTIK REACTIVE POWDER CONCRETE DENGAN POZZOLA…
YULIUS RIEF ALKHALY
Konstruksi hijau telah menjadi kecendrungan pada produksi beton dalam dekade terakhir ini. Penggunaan produk limbah dalam pembuatan RPC bermanfaat baik secara ekonomi maupun terhadap lingkungan hidup. Salah satu bahan limbah pertanian pasca panen adalah sekam padi. Pemanfaatan limbah sekam padi yang dijadikan sebagai material substitusi semen atau silica fume dapat menjadi salah satu alternatif dalam hal menciptakan industri konstruksi yang lebih ramah lingkungan dan menjaga lingkungan tetap …
- Program Doktor Ilmu Teknik (S3), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
EFEK KOROSI BAJA TULANGAN TERHADAP KINERJA STRUKTUR TIPIKAL PERTOKOAN DI BAND…
Muhammad Habibie
Korosi umumnya merugikan materi bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa, khususnya apabila korosi terjadi pada struktur bangunan yang dijadikan sebagai pusat aktivitas manusia. Bangunan pertokoan Gampong Merduati merupakan salah satu bangunan yang terdampak korosi akibat air tsunami yang terjadi pada 2004 silam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh korosi baja tulangan terhadap kinerja struktur bangunan dengan melakukan assessment lapangan untuk mengetahui tingkat korosi dan reta…
- Program Studi Magister Teknik Sipil, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
KETAHANAN BETON MUTU TINGGI BERSERAT ABAKA MENGGUNAKAN TANAH DIATOMAE SEBAGAI…
Muhammad Emil Kautsar
Beton mutu tinggi memerlukan banyak semen dalam pembuatannya untuk mencapai kuat tekan yang diinginkan. Terdapat alternatif untuk mengurangi penggunaan semen pada beton yaitu dengan penggunaan tanah diatomae, karena tanah diatomae mengandung silika dapat dijadikan alternatif sebagai bahan material pengganti semen. Beton mutu tinggi rentan terhadap paparan suhu tinggi. Penggunaan serat abaka dapat mencegah terjadinya kerusakan di dalam struktur beton yang dapat merusak kemampuan daya dukung …
- Fakultas Teknik Sipil, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
KEPASTIAN HUKUM OBJEK GUGATAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIEKSEKUSI GUNA MELAKSANA…
Yunni Efrina Caniago
Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdah…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya