Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PERBAIKAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN …

Azkia Usanna

Kabupaten Pidie memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun relasi eksekutif dan legislatif kabupaten pidie. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah yang mendukung dalam kegiatan yang ada, hal ini dapat disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan alami di kabupaten pidie yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Qanun No.5 Tahun 2014 kabupaten pidie…

INTEGRITAS PANWASLIH PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCALONAN MAN…

Muhd. Arbiansyah Farthuby

ABSTRAK Korupsi merupakan perilaku pidana yang sangat merugikan banyak masyarakat yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Namun, kenyataan di lapangan masih terdapat sebagian anggota yang ikut mencalonkan dirinya dalam agenda pemluli, seperti yang terjadi dalam pemilu di Aceh tahun 2019. Oleh karena itu penting kiranya dilakukan kajian terhadap integritas lembaga pelaksana pemilu tersebut, salah satunya ialah PANWASLIH Aceh. Penelitian ini bertuj…

STRATEGI DINAS PARIWISATA ACEH SELATAN DALAM MEMPROMOSIKAN DESTINASI KREATIF …

ZAID HUSAIN P

Anjungan Tapak Tuan Tapa merupakan bangunan yang bersifat tambahan yang berdekatan dengan situs Tapak Tuan Tapa, dalam rangka pengembangan objek wisata Pemerintah Aceh Selatan memasukkan Anjungan Tapak Tuan Tapa kedalam Nominasi API (Anugerah Pesona Indonesia) Award, dengan strategi yang digunakan oleh pemerintah Anjungan Tapak Tuan Tapa berhasil memenangkan API Award. Namun tindakan pemerintah yang untuk menunjukkan dan membanggakan Anjungan Tapak Tuan Tapa, berbanding terbalik dengan keadaa…

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGADAAN BECAK PATROLI SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN BANDA AC…

Teuku Ikram Maulana

Rezim Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin Aminullah Usman mengesahkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2018 yang mana merupakan turunan dari Pepres No. 97 Tahun 2017. Kebijakan ini berhubungan dengan penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang menjadi masalah di Indonesia, spesifik Kota Banda Aceh. Berdasarkan Perwal No. 46 Tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menggagas program pengadaan becak patroli sampah (PPBPS) untuk menangani …

FENOMENA VICTIM BLAMING PADA PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (ANALISIS TERH…

ARIS MUNANDAR

Fenomena victim blaming pada perempuan korban tindak kekerasan merupakan bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan, perempuan yang telah menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan dapat disalahkan sebagai penyebab atas tindak kekerasan yang menimpanya, selain bersifat menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya suatu tindakan kekerasan, victim blaming juga membentuk pola pikir dan opini masyarakat untuk ikut melakukan hal yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena …

POLITIK IDENTITAS ETNIS TIONGHOA DALAM PILKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 (S…

Hendra Saputra

Sebagai negara yang menganut paham Demokrasi, Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih para pemimpinnya, antara lain pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali, setiap warga negara yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suara mereka dan menjadi anggota penyenggaraan pesta demokrasi, hal ini Tanpa ada pengecualian terhadap kaum minoritas seperti masyarakat Tionghoa. Penelitian ini bertujuan…

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAJELIS ADAT BANDA ACEH DALAM PELESTARIAN ADA…

MEIDI JUANDA

ABSTRAK Majelis Adat Banda Aceh yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Aceh tentunya memiliki fungsi dan melaksanakan pembangunan di bidang adat istiadat dalam melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Aceh. mempunyai beberapa tugas seperti melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, hukum adat, adat istiadat khazanah adat dan penelitian adat istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui …

ANALISIS POLITIK IDENTITAS DALAM KEMENANGAN PASANGAN AIYUB ABBAS DAN SAID MUL…

FAKHRAR RIDHA

Sebagai sebuah negara demokrasi Indonesia memiliki sistem pemilihan umum atau lebih dikenal dengan Pemilu. Pemilu dilaksanakan untuk memilih para calon Eksekutif dan Legislatif untuk masa jabatan lima tahun. Pemilu juga dilaksanakan hingga tingkat Provinsi maupun Daerah, pada tahun 2018 Kabupaten Pidie Jaya kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah untuk yang ketiga kalinya semenjak Kabupaten Pidie Jaya resmi menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2007. Pada pemilihan kepala daerah yang di…

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PADA PUSKESMAS MUTIARA KABUPATEN PIDIE

Lara Miftahul Jannah

Puskesmas harus memberikan pelayanan kesehatan yang ideal dan berkesinambungan bagi masyarakat yang ingin berobat ataupun yang hanya ingin meminta syarat administrasi untuk berobat di fasilitas kesehatan lainnya yang lebih besar. Puskesmas Mutiara terdapat permasalahan terkait pelayanan rujukan yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap kinerja di Puskesmas Mutiara. Untuk menjadi Puskesmas yang memiliki kinerja pelayanan yang baik dan ideal, maka pada penelitian ini peneliti terfok…

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROG…

NADILA SHAFIRA

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah membentuk program-program yang di harapkan dapat menekan angka kemiskinan yang ada. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan pendidikan dan pendapatan keluarga bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dinas Sosial sebagai instansi yang berperan dalam bidang permasalahan sosial…


    SERVICES DESK