Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS FUNGSI POLITIK UNDERBOW WANITA PERSATUAN PEMBANGUNAN (WPP) PARTAI PP…

NIA SAFIRA

ABSTRAK Setiap partai yang ada di Indonesia dibenarkan untuk memiliki sayap partai (Underbow). Badan otonom yang bekerja di bawah partai sesuai dengan poksinya masing-masing. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki satu sayap partai khusus perempuan yaitu Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) yang bertujuan untuk meningkatkan kader perempuan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh. Namun permasalahan yang terjadi hingga saat ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih keku…

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI GAMPONG …

Dhelfia Rama Putri

Gampong Padang Seurahet merupakan sebuah Gampong yang direlokasi pasca Tsunami yang melanda Aceh tahun 2004. Gampong Padang Seurahet mulai menerima Dana Desa pada tahun 2016, sementara Dana Desa masih terlihat menerima subsidi sebelum tahun 2016. Empat (4) bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, pelatihan fasilitas sosial, dan infrastruktur (pembangunan) semuanya tercakup dalam Dana Desa, yang diterima pada tahun 2016. Penelitian awal yang dilakukan di Gampong Padang…

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SALES PROMOTION GIRL (SPG) DALAM PROMOS…

MUHAMMAD HAFIZ AULIA

Sales Promotion Girl (SPG) menjadi sebuah fenomena yang masif digunakan oleh kelembagaan perusahaan untuk mempromosikan ataupun menjual produk nya secara langsung. Lewat penampilan nya yang sangat menarik dan kemampuan komunikasi yang baik, serta dapat mengundang perhatian dari konsumen terhadap produk tersebut, akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan produk rokok agar dapat membantu perusahaan dalam memperkenalkan dan menjual produknya di masyarakat. Pada Warung Kopi di Kota Banda Ace…

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH GAMPOENG DI KECAMATAN SYIAH KUALA DALAM MENGIMPLE…

M.YUSRIANSYAH

ABSTRAK Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan. Pertama, mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kedua, menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Cor…

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TAN…

Hasna Putri

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda…

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DI DESA KUNI…

Sinta nirwana

Berdasarkan keputusan WHO yang menetapkan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berstatus terkena pandemi Covid-19, kemudian pemerintah memberikan respon dengan menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana non-alam yang dibuat dalam keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Berdasarkan adanya penyebaran pandemi Covid-19 tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakannya untuk…

RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PERBAIKAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN …

Azkia Usanna

Kabupaten Pidie memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun relasi eksekutif dan legislatif kabupaten pidie. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah yang mendukung dalam kegiatan yang ada, hal ini dapat disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan alami di kabupaten pidie yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Qanun No.5 Tahun 2014 kabupaten pidie…

INTEGRITAS PANWASLIH PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCALONAN MAN…

Muhd. Arbiansyah Farthuby

ABSTRAK Korupsi merupakan perilaku pidana yang sangat merugikan banyak masyarakat yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Namun, kenyataan di lapangan masih terdapat sebagian anggota yang ikut mencalonkan dirinya dalam agenda pemluli, seperti yang terjadi dalam pemilu di Aceh tahun 2019. Oleh karena itu penting kiranya dilakukan kajian terhadap integritas lembaga pelaksana pemilu tersebut, salah satunya ialah PANWASLIH Aceh. Penelitian ini bertuj…

STRATEGI DINAS PARIWISATA ACEH SELATAN DALAM MEMPROMOSIKAN DESTINASI KREATIF …

ZAID HUSAIN P

Anjungan Tapak Tuan Tapa merupakan bangunan yang bersifat tambahan yang berdekatan dengan situs Tapak Tuan Tapa, dalam rangka pengembangan objek wisata Pemerintah Aceh Selatan memasukkan Anjungan Tapak Tuan Tapa kedalam Nominasi API (Anugerah Pesona Indonesia) Award, dengan strategi yang digunakan oleh pemerintah Anjungan Tapak Tuan Tapa berhasil memenangkan API Award. Namun tindakan pemerintah yang untuk menunjukkan dan membanggakan Anjungan Tapak Tuan Tapa, berbanding terbalik dengan keadaa…

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGADAAN BECAK PATROLI SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN BANDA AC…

Teuku Ikram Maulana

Rezim Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin Aminullah Usman mengesahkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2018 yang mana merupakan turunan dari Pepres No. 97 Tahun 2017. Kebijakan ini berhubungan dengan penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang menjadi masalah di Indonesia, spesifik Kota Banda Aceh. Berdasarkan Perwal No. 46 Tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menggagas program pengadaan becak patroli sampah (PPBPS) untuk menangani …


    SERVICES DESK