Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PROSES REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUN…

FAYZA SYIFA

ABSTRAK Proses rekrutmen PPK dan PPS oleh KIP Kabupaten Pidie menyebabkan banyak polemik dan penyimpangan yang terjadi, salah satunya dengan merekrut ASN sebagai PPK dan PPS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai pemberhentian sementara PNS menegaskan bahwa PNS akan diberhentikan sementara jika mereka ditunjuk sebagai Komisioner atau Anggota Lembaga Nonstruktural. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses rekrutmen PPK dan PPS serta proses penyelesaian …

ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG KUTELINTANG KABUPATEN GAYO LUE…

fadilah dinda lismayana

BUMK merupakan suatu badan atau lembaga perekonomian milik kampung yang didirikan oleh pemerintah kampung untuk memajukan perekonomian kampung dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kampung. Namun disini terlihat masyarakat kampung belum merasakan kesejahteran dan perekonomian kampung juga belum bisa ditingkatkan oleh pemerintah kampung terlihat dari permasalahan program BUMK salah satunya koprasi simpan pinjam banyak masyarakat yang belum bisa m…

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN VAKSINASI DI KECAMATAN DARUSSALAM KAB…

SARAH RAUDHATUL BALQIS

ABSTRAK Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga terdampak Covid -19, untuk itu perlu dilakukan penangganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Besar telah mengalami dampak serius pandemi COVID-19 sejak kasus pertama dilaporkan, dimana salah satu kecamatan yang paling banyak terdapat kasus COVID-19 adalah kecamatan Darussalam yaitu di Gampong Tungkop dan Tanjung Selamat. Pemerintah dan otoritas kesehatan setempat telah merespons dengan langkah-langka…

ANALISIS KEMUNCULAN PARTAI POLITIK LOKAL BARU YANG BERIDEOLOGI AGAMA (STUDI …

Ghifari Farhan

Provinsi Aceh mendapatkan amanah dari hasil kesepakatan MoU Helsinki yang diturunkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh untuk dapat mendirikan partai politik lokal. Berdasarkan atas keresahan ulama Aceh terhadap dinamika perpolitikan yang ada di Aceh saat ini yang sedang mengalami penyusutan dari nilai-nilai islam. Partai lokal di Aceh mendapatkan pesaing baru dalam kontestasi pemilu yaitu Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh yang mana partai politik PAS Aceh ini baru…

OPTIMALISASI PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENCEGAH MALADMINISTRASI

TEUKU MUHAMMAD MAULANA AKBAR

Menurunnya pelaksanaan pencegahan maladministrasi selama 2 tahun terakhir yang terjadi di Provinsi Aceh oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh, tentunya perlu diketahui terkait kekuasaan (power) dan kinerja organisasi Ombudsman perwakilan Aceh mengenai optimalisasi peran pencegahan dalam mencegah maladministrasi. Karena dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Ombudsman menjelaskan bahwa Ombudsman bertugas melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publ…

KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM (STUDI …

DINA ULFA

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang kinerja aparatur pemerintahan Gampong Meudang Ara dalam memberikan pelayanan umum. Metode penelitian melibatkan survey, wawancara, dan studi dokumentasi untuk menilai aspek kopetensi, efisiensi, dan responsivitas pelayanan. Profesionalisme dan Produktifitas Aparatur Gampong Dalam Melakukan Pelayanan Umum Gampong Meudang Ara menurut pemerintah pusat dan masyarakat terdapat perbedaan pendapat dalam penilaian terhadap aparatur gampong dalam melakukan p…

ANALISIS PROSES PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH IBADAH DI ACEH SINGKIL OLEH KESBAN…

MUHAMMAD AL AUZA

ABSTRAK Konflik rumah ibadah di Aceh Singkil tidak terlepas dari pro dan kontra dalam penafsiran UUPA dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, dimana bagi kalangan mayoritas peraturan ini merupakan langkah konkrit sebagai jawaban dari keistimewaan Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan bagi minoritas peraturan ini justru mempersempit peluang mendirikan rumah ibadah lainnya di Aceh. Sehingga konflik rumah ibadah Aceh Singkil menjadi wewenang provinsi dalam menga…

SOSIALISASI POLITIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) DALAM MENGURANGI PEMILIH G…

T.ANDIKA RISMA PUTRA

Pada Pilkada 2017, Sosialisasi politik, baik dalam bentuk formal maupun non- formal, sudah umum dilakukan di Kota Banda Aceh. Meskipun begitu, kualitas pemilihan Kepala Daerah masih belum mencapai tingkat optimal, terutama dalam hal pengambilan keputusan oleh pemilih. Padahal, kualitas pemilihan Kepala Daerah menjadi indikator penting untuk mendapatkan aktor politik yang kompeten dan berkualitas, termasuk pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan. Terkait r…

ANALISIS DAMPAK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BAN…

MOHAMMAD MAHLUFI KUDAMBA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Dampak Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Banda Aceh. Fenomena yang terjadi bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan politik uang itu terus terjadi didukung karena kurang nya tentang edukasi mengenai bahaya politik transaksional yang berkepanjangan, tingginya angka politik uang pada kursi legislatif kota Banda Aceh menjadi tujuan peneliti dalam melihat apa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang pada pemilihan …

TANGGUNG JAWAB SOSIAL POLITIK ANGGOTA DPRK PERIODE 2019-2024 DARI PARTAI ACEH…

RESI BINTANG

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRK Periode 2019-2024 dari Partai Aceh Kota Subulussalam Terhadap Daerah Pemilihan. Tujuan masalahnya adalah Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Tanggung Jawab Sosial Anggota DPRK Subulussalam Dari Partai Aceh Terhadap Daerah Pemilihan. Ini sejalan dengan teori Corporate Social Responsibility (CSR) yang menuntut setiap pemangku kewenanangan untuk dapat merealisasikan tanggung jawab sosialnya secara efektif dan efisien. …


    SERVICES DESK