Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STRATEGI KAMPANYE POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) ACEH P…

RISKI MUNA AKBAR

politik yang memiliki kekuatan besar di Indonesia. Dua kali pemilu pasca orde baru yang digelar pada tahun 1999 dan 2004 menempatkan PDIP jadi partai politik pemenang. Namun, besarnya kekuatan PDIP tidak terlihat di Provinsi Aceh, PDIP Aceh tidak memiliki basis massa yang besar terbukti dari dua periode pemilu 2019 dan 2014 PDIP Aceh tidak berhasil memperoleh satu kursi pun di tingkat Pileg DPRA. Hal yang menarik bahwa pada Pileg 2019 lalu PDIP Aceh melakukan reorganisasi secara kepartaian hi…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR AL MAHIRAH LAMDINGIN…

Nurlia

Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan relokasi pasar Peunayong yang mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Swalayan yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Walikota terbaru Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Pusat Perbelanjaan. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh karena kawasan Peunayong yang berada di pus…

STRATEGI POLITIK PEMENANGAN PASANGAN MURSIL DAN TENGKU INSYAFUDDIN PADA PILKA…

IRMA SILVIYA

Pilkada adalah salah satu pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Pilkada langsung dan serentak juga merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal dan merupakan bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Salah satu Kabupaten di aceh yang mengikuti pilkada serentak yaitu Kabupaten Aceh Tamiang. Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang diikuti oleh 5 pasangan calon Bupati dan Waki…

KEBIJAKAN RESTITUSI: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAU DISKRIMINASI TERHADAP KA…

Syarifah Rabiatunnisa

Restitusi yang merupakan salah satu produk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bagian dari produk politik yang merupakan kebijakan Pemerintah Aceh yang memberikan wewenang khusus untuk daerah Provinsi Aceh mengeluarkan peraturan daerah nya berupa Qanun jinayah yang tertuang di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun akar masalah nya yaitu apakah kebijakan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban atau bahkan menjadi bentuk diskrimasi ba…

FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP COVID-19RN(STUDI KA…

ARIZA DAMARA RIZKI

Diberlakukannya era new normal di tengah pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus menata kehidupan dan memiliki perilaku yang baru yaitu sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pada era new normal masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dengan segala kegiatan yang harus mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan. Namun dalam proses penerapan kebijakan tersebut, masih terdapat masyarakat yang enggan menjalankan proto…

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN JAM MALAM TERHADAP PEREKONOMIAN PARA PED…

AMELIA FRATIWI

Pembatasan jam malam merupakan suatu keputusan yang di ambil oleh pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 pada BAB IX tentang penerapan jam malam Pasal 22 ayat 1 yang dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerapkan jam malam diwilayahnya, dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan ini, untuk mengurangi jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Banda Aceh. Dengan adanya p…

DOUBLE BURDEN PETANI PEREMPUAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS PADA PETANI PEREMP…

KAMILNA

ABSTRAK Ketimpangan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga menimbulkan masalah beban ganda. Penelitian ini dilakukan di Desa Cut Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie yang masih menganut sistem patriarkhi yang menyebabkan salah satu pihak di dalam keluarga mengalami beban ganda dalam keluarga khususnya bagi perempuan yang juga bekerja sebagai petani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui strategi petani perempuan dalam mengahadapi reali…

SIKAP PEMERINTAH ACEH DALAM MERESPON PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN …

MHD REZA PAHLEWI

Vaksinasi COVID-19 adalah langkah yang dianggap sangat efektif untuk menghambat penularan virus Corona, yang mana virus Corona memiliki tingkat penyebaran dan kematian yang tinggi. oleh karena itu pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara gratis/tanpa biaya apapun yang harus ditanggung masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanggulangan terhadap Pandemi COVID-19 yang memiliki dampak secara signifikan khususnya terhadap perekonomian dan kesehatan yang berkepanjangan. Namun, upaya…

RASIONALITAS JANJI POLITIK AMINULLAH USMAN TERKAIT RASKIN DALAM PILKADA

Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy

ABSTRAK Pada masa kampanye Aminullah Usman tahun 2017 di Kota Banda Aceh, Pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin telah membuat janji kampanye politik untuk memperoleh dukungan suara, salah satu janji tersebut adalah memberikan biaya tebus beras sejahtera yang dulu dikenal dengan raskin. Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian be…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACE…

PUTRI SAVIRA FEBRYAN

ABSTRAK Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian …


    SERVICES DESK