Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH DALAM PENDEKATAN COLLABORATIVE GOV…

MUTIA AFRIDA

ABSTRAK Berdasarkan amanatPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wadah lintas pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Aceh. Akan tetapi,keberadaan tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu untuk menanggulangikemiskinan di Porvinsi Aceh. Hal ini …

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

BELLA NABILAH SIREGAR

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, m…

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PEMBERDAYAAN INDUSTRI…

FAJAR QUDRY

Menteri Pertanian dalam Lampiran Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 telah menetapkan daerah Aceh Selatan sebagai lokasi kawasan pertanian nasional dengan komoditas pala sebagai komoditas prioritas. Namun daerah Aceh Selatan belum sepenuhnya peduli terhadap nasib industri pala sekarang ini, padahal sebelumnya industri pala menjadi potensi dan sumber pendapatan di Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam menjadikan industri pala …

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR KELOMPOK…

Fiki Festian

Kabupaten Simeulue terdiri dari beberapa kecamatan antara lain yaitu kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teugah, Kecamata Teluk Dalam, Kecamatan Alafan, dan Kecamatan Salang. Namun, Kecamatan Simeulue Timur menjadi titik permasalahan dalam Kabupaten tersebut. Dimana, terjadinya konflik antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan masyarakat nelayan dari luar…

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR SIPIL RNNEGARA PADA INSPEKTORAT KOTA …

ALISSA SHAFIRA AYUWI

Inspektorat merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk memastikan terwujudnya good governance,clean government, dan pelayanan publik yang dibentuk untuk melakukan pengawasan secara internal. Inspektorat tidak hanya mengawasi pemerintahan daerah saja namun juga memiliki wewenang untuk membina serta mengawasi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong. Terdapat temuan penyimpangan di beberapa desa yang sudah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Inspekto…

EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKI…

GLADYS NURCINTAMI

Pasal 56 ayat (2) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional bidang pengendalian penduduk, kemudian menyepakati membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam menjalankan agenda pembangunan Nawacita ke Lima “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Didalam program Kampung KB terdapat kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mempe…

ELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL RNINSPEKTORAT DAERAH DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD BIMA KAHFFI

ABSTRAK Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pasal 4 huruf g, yaitu terwujudnya peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Namun kenyataan di lapangan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kota Banda Aceh belum sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan internal Inspe…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENANGANAN DAMPAK PELEDAKAN OLEH …

Ferdila SY

Pemerintah, masyarakat dan lingkungan membutuhkan hubungan timbal balik yang seharusnya dijaga agar tetap dalam kondisi yang serasi dan dinamis, termuat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (3) dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan. Kehadiran perusahaan semen di Kecamatan Lhoknga secara ekonomis memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Aceh Besar dan juga Provinsi Ace…

ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 RNTENTANG PENGELOLAAN SAMPAH O…

ULFA LIDYA

Permasalahan persampahan di Indonesia sangatlah komplek, salah satu wilayah yang mengalaminya adalah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, namun masih terdapat beberapa titik penumpukan dan pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Produksi sampah pada kawasan Kabupaten Aceh Besar selalu mengalami peningkatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar harus bekerja keras dalam menangani permasalah…

PELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KOTA …

MUAMMAR HILMI OETAMA

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan b…


    SERVICES DESK