Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR BADAN …

ANZAL NAZAR

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan masih banyaknya laporan yang diterima oleh pihak Ombudsman persoalan agra…

EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

MUMTAZMIL

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 3 tentang hari kerja dan jam kerja di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 58 menyatakan setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, sehingga pegawai kesehatan memiliki wewenang menerapkan kedisi…

SRATEGI PEMERINTAH ACEH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI GERAKAN NA…

SAFINAZ OLVIA

Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diluncurkan Presiden Jokowi pada tahun 2021 lalu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Gerakan ini merupakan wujud pelaksanaan wakaf yang lebih luas, yang dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi dan memberikan pengaruh bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat, tidak lagi hanya terbatas untuk tujuan ibadah. Pemerintah Aceh belum bisa untuk menjalankan wakaf uang ini, mel…

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA UJUNG KAL…

FACHROZI. F

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwasanya Pembangunan dan Pemberdayaan dapat ditempuh melalui upaya pendampingan, Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah menyediakan Pendamping Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan yang bernaung di bawah Kementerian Desa yang tugasnya ialah mendampingi desa, membina desa, serta membuat desa dampingannya menjadi lebih baik, Peran dari pada Pendamping Desa sangat penting …

MENELAAH KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENJADIKAN KOTA BANDA ACEH SEBAGAI DESTINA…

FURQA NURRAHMAN

Wisata Halal merupakan suatu model wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam destinasi wisatanya. Wisata Halal termasuk bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Program tersebut didukung dengan disahkannya peraturan khusus Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa wisata halal merupakan suatu kegiatan kunju…

ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG NUNANG…

SYAHRIN MAFAZA

ABSTRAK Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 (1) menyatakan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan penggunaan dana desa lebih memprioritaskan aspek pembangunan. N…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABU…

RAHMADI

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. DISDUKCAPIL Gayo Lues salah satu penyeleggara pelayanan publik kepada masyarakat, namun masih dijumpai berbagai masalah seperti…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN …

AL IKHSANUL IQBAL

ABSTRAK Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalo…

PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA K…

CUT NAISA ZAHARA

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang diatur di dalam Pasal 2. Gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya, salah satu penyebab sulitnya untuk menemukan solusi dari berbagai alasan seperti kurangnya s…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA B…

NURUL WARIYIN ERZAK

ABSTRAK Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan disebutkan pada Pasal 6 huruf f yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pada sektor pariwisata bahari namun realitanya langkah yang dilakukan pemerintah ini masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk …


    SERVICES DESK