IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS) DALAM MEWUJUDK…
Kota Banda Aceh mengalami penurunan prevalensi stunting dari 25,1% menjadi 21,7%. Meskipun menunjukkan kemajuan, angka ini masih di atas 20%, menandakan bahwa stunting tetap menjadi masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dan masih jauh dari target pemerintah. Dalam menanggapi masalah ini, BKKBN meluncurkan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting. Namun, program ini masih perlu dievaluasi untuk …
ANALISIS ADAPTIF GOVERNANCE DALAM MENYIKAPI MARAKNYA PENJUALAN TANAH KEPADA W…
Penjualan tanah kepada warga negara asing di Kabupaten Simeulue telah mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah secara adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adaptif pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyikapi maraknya penjualan tanah kepada warga negara asing dan untuk mengetahui dampak p…
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH GAMPONG BAROH GEUNTEUT DAN TENGOH GEUNTEUT KECAMAT…
Kerjasama desa (Gampong) merupakan salah satu dari penyokong untuk memajukan desa (Gampong) dengan adanya kerjasama antar desa (Gampong) diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga suatu pemerintah yang baik itu di tingkat desa (Gampong), juga membutuhkan kerja sama antar desa (Gampong) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam menciptakan kerjasama antara suatu pemerintahan desa (Gampong), …
ANALISIS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TENTANG INFRASTRUKTUR B…
Manajemen aset adalah tindakan dengan biaya serendah mungkin dan aset tidak boleh musnah atau hilang kecuali harus dihancurkan atau dihapuskan, sehingga aset dapat atau memberikan manfaat semaksimal mungkin dengan biaya yang kecil aset dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian atau berdasarkan bentuknya, aset berwujud termasuk tanah, bangunan, uang, emas, uang tunai, peralatan kantor, surat berharga, barang, mesin, dan berbagai benda yang dapat dilihat atau dirasakan. Tujuan penelitian ini …
URGENSI PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA…
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh mengadakan program pos pelayanan teknologi (Posyantek). Posyantek merupakan lembaga masyarakat di desa yang menyediakan layanan teknis, informasi, dan orientasi tentang berbagai jenis teknologi tepat guna. Namun berdasarkan pengamatan, ditemu…