Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WI…

NAZLI MUHAJIR

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan asli daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Aceh Selatan memiliki destinasi wisata unggulan yaitu Tapak Tuan Tapa yang menyimpan daya tarik legenda dan panorama alam. Namun, rendahnya jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa pengelolaan dan promosi wisata belum optimal. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupat…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN TAKENG…

Maulana Malik Ibrahim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting RTH di Perkotaan Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang baru mencapai 12,47% dari total wilayah 20.035 hektare, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN…

Ulfa Maghfirah

Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan fokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan perkotaan. Kehadiran PKL yang menggunakan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan sering kali menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan. Meskipun Qanun ini telah merumuskan ketentuan dan sanksi secara tegas terkait pelanggaran pemanfaatan ruang…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI …

Junkeisal Manalu

Pentingnya kebijakan distribusi pupuk bersubsidi sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Aceh Tenggara, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebij…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM MENANGANI BANJIR (…

Risky Nirwandi

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi akibat curah hujan intens, pendangkalan sungai, serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menangani banjir, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian menggun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL …

RAMADHANTY PUTRI BUNGSU

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program jaminan sosial di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Lembaga ini bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja melalui lima jenis program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerja…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN AGILE GOVERNANCE OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DALAM MEN…

SYAHRUL RAMADHAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh, seperti rendahnya adopsi teknologi digital, keterbatasan modal usaha, serta minimnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan fleksibel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan strategi penerapan Agile Governance ol…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERSPEKTIF IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2013 TE…

BUNGA ADELLYA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, khususnya di tempat umum dan fasilitas pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam peneliti…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (STUDI KASUS: TINGGINYA…

Najwa Fauzia

Aceh sebagai provinsi dengan jumlah kasus pemerkosaan tertinggi selama dua tahun berturut-turut di tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2021 terdapat 70 kasus, tahun 2022 terdapat 135 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 97 kasus. Tingginya angka kasus pemerkosaan di Aceh adalah persoalan yang juga tanggung jawab dari pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk memahami Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Aceh juga mengetahui apa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Syariat Islam dalam …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITI…

T.DENIS FERONIKA

Bantuan dana hiba Partai Politik Nasional dan Partai lokal di Aceh setiap tahunnya diberikan dengan ketentuan dari pemerintah. Dampak pemberibantuan untuk meningkatan Demokrasi yang baik dan harus di hadapkan pada konsep Good Governance dengan Prisip Transparansi agar kemudian menjadi upaya untuk menaikan elektabilitas partai. Permasalahan yang dilihat adalah bagaimana pengelolaan keuangan dengan baik atas prinsip Transparansi dalam pengelolaan keuangan Partai. Penelitian ini bertujuan untuk …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK