TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN SUAMI ISTRI DILUAR PERKAWINAN ( KOHABITASI ) DALAM…
Pasal 412 ayat (1) KUHP baru menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Ketentuan ini menandai kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)…
PENGARUH KOMPETENSI, INTEGRITAS, DAN PENEMPATANRNKERJA TERHADAP PENERAPAN GOO…
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, integritas, dan
penempatan kerja terhadap penerapan good governance serta dampaknya pada
kinerja instansi Polda Aceh dengan perilaku kewargaan organisasi sebagai
pemoderasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh personil Polri yang
ditempatkan di Polda Aceh. Jumlah Populasi yaitu 35.315 Personil. Sampel pada
penelitian ini adalah 396 personil. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
metode Structural Equation Model…
KEKUATAN ALAT BUKTI CCTV (CLOSED-CIRCUIT TELEVISION) DALAM TINDAK PIDANA PENG…
penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan alat bukti tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan alat bukti mempengaruhi keadilan dalam putusan hakim. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan mamadukan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan di lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, undang-undangan…
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA …
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan berupa uang pengganti bagi terpidana korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dilakukannya. Tetapi, dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat putusan yang menetapkan uang pengganti dan terdapat pula putusan yang tidak menetapkan putusan uang pengganti kepada terpidananya.
Tujuan pe…