PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR (SUATU…
Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan.
Penelitian ini bertu…
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEG…
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Aceh. Hal ini menunjukkan perlunya kajian…
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 343/PID.B/2019/PN BNA DAN…
Disparitas pidana merupakan perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki pola fakta hukum relatif serupa. Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan rasa keadilan. Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat dua putusan dengan karakteristik perkara yang sejenis, yaitu Putusan Nomor 343/Pid.B/2019/PN Bna yang dij…
