Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN …
KHAIRON NISA
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak-hak narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan Remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hak bagi setiap narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya terdapat pembatasan dalam pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapi…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DENGAN MELIBATKAN PIHAK…
TIARA RAHMADHANI
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan tentang tindak pidana yang dapat diupayakan restorative justice, yaitu tindak pidana yang kerugian korban tergolong kecil atau ringan salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan biasa, disebutkan pula pihak keluarga wajib terlibat dalam proses penyelesaian perkara pidana secara restorative justice. Namun meskipun sudah mempunyai dasar aturan yan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN KUE DENGAN PIHAK WARUNG KOP…
SARAFINA UFAIRAH
Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian terlaksanakan seperti yang diperjanjikan. Terkadang para pihak tidak memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, sehingga muncul peristiwa wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan pihak warung kopi Gampong Bandar Baru. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perja…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya