PELAKSANAAN PENYIDIKAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI…
ABSTRAK
SINTA SEVIRA
2024 PELAKSANAAN PENYIDIKAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 56), pp.,tabl.,bibl.
(Mukhlis, S.H., M.Hum.)
Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima…
PERSEPSI INOVASI DAN DUKUNGAN KEPEMIMPINAN DALAM PENGUATAN KINERJA BADAN PERT…
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji besarnya
pengaruh Persepsi Inovasi dan Dukungan Kepemimpinan dalam penguatan kinerja
Badan Pertanahan Aceh. Pengujian dilakukan dengan mengukur pengaruh budaya
berbagi dan berkolaborasi, sumber daya organisasi serta sistem kendali terhadap
kinerja yang dimediasi oleh Persepsi Inovasi serta pengaruh Persepsi Inovasi
terhadap kineja yang dimoderasi oleh Dukungan Kepemimpinan. Pada penelitian
ini variabel Persepsi Inovasi sebagai …
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Doktor Ilmu Manajemen, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERUBAHAN TERHADAP SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKAR…
Ketentuan perubahan surat dakwaan diatur pada Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal penuntut …
TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATA…
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan penempatan pekerja migran Indonesia. Namun meski sudah diatur dalam Undang-undang, tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan
masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan, …