Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONI…
JANUAR RAMADHANA
Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tujuan penulisan skripsi ini adalah un…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAL…
Asmadi Syam
Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memperluas wewenang penghentian penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dan tidak lagi hanya terbatas pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun kewenangan menghentikan perkara pada tahap penuntutan menjadi lebih luas lagi untu…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS …
Alfayyadil Ashraff Satria
RINGKASAN Perseroan Terbatas Pasha Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor usaha Jasa Pengadaan/Keagenan dan Pengangkutan/transportir Bahan Bakar Minyak (BBM), dan merupakan salah satu mitra strategis PT PERTAMINA (PERSERO) Region I untuk wilayah kerja di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. PT PASHA JAYA didirikan berdasarkan akta Notaris M. NIZAR ZAINUN, S.H No. 37 tanggal 05 Mei 2004. Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Und…
- DIII- Perpajakan, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (STUDI KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBENTU…
M.YASIR PUTRA UTAMA
PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (Studi Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Qanun Aceh) M. Yasir Putra Utama1 Faisal A. Rani2 Husni Jalil3 M. Saleh Sjafei4 ABSTRAK Pembentukan hukum daerah (legislasi Qanun) merupakan proses yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam tahapan pembahasan Qanun (peraturan daerah) telah ada aturan hukum yang mengatur, akan tetapi dalam tahapan- tahapan pembahasan rancangan qanun sampai masa pembentukan aturan hukum daerah, sanga…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya