Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN JILBAB MEREK PALSU BERDASARKAN UNDANG-U…

Cut Chyfa Ramadhilla

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c. Namun, dalam kenyataannya penjual yang menjual jilbab Deenay palsu di Banda Aceh tidak memberikan informasi terhadap produk yang dijual, dimana produk yang tidak diberikan informasi yang benar dapat dikatakan sebagai cacat produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan konsumen te…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…

PROSEDUR PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK RESTORAN OLEH KANTOR BADAN PENGELOLAAN…

Nasya Aura Huzaifah

RINGKASAN Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program studi Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala. Praktik kerja lapangan dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai tanggal 17 Januari 2022 sampai 17 Maret 2022 pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh yang beralamat di Gedung ACC Sultan Selim 2, Jl. Sultan Mahmudsyah Kampung Baru No.10 kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui…

PENYELESAIAN SENGKETA HAK LANGGEH DALAM JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN RNBAITUS…

GHAZI AHMAD TIJANI

Hukum Adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hak Langgeh, merupakan hak untuk menyampaikan keberatan/mengajukan protes dari orang-orang yang harus diutamakan atau harus diprioritaskan terhadap suatu jual beli tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberadaan hak langgeh dalam jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa hak la…

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONI…

JANUAR RAMADHANA

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tujuan penulisan skripsi ini adalah un…

IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAL…

Asmadi Syam

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memperluas wewenang penghentian penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dan tidak lagi hanya terbatas pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun kewenangan menghentikan perkara pada tahap penuntutan menjadi lebih luas lagi untu…

PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS …

Alfayyadil Ashraff Satria

RINGKASAN Perseroan Terbatas Pasha Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor usaha Jasa Pengadaan/Keagenan dan Pengangkutan/transportir Bahan Bakar Minyak (BBM), dan merupakan salah satu mitra strategis PT PERTAMINA (PERSERO) Region I untuk wilayah kerja di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. PT PASHA JAYA didirikan berdasarkan akta Notaris M. NIZAR ZAINUN, S.H No. 37 tanggal 05 Mei 2004. Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Und…

PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (STUDI KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBENTU…

M.YASIR PUTRA UTAMA

PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (Studi Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Qanun Aceh) M. Yasir Putra Utama1 Faisal A. Rani2 Husni Jalil3 M. Saleh Sjafei4 ABSTRAK Pembentukan hukum daerah (legislasi Qanun) merupakan proses yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam tahapan pembahasan Qanun (peraturan daerah) telah ada aturan hukum yang mengatur, akan tetapi dalam tahapan- tahapan pembahasan rancangan qanun sampai masa pembentukan aturan hukum daerah, sanga…


    SERVICES DESK