Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KAB…

ZUMARNI

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Besar berada pada tahap yang sangat mengkhawatir meskipun sudah ada larangan dan ancaman terhadap kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini tak hanya menjadi sebuah masalah sosial yang besar di dalam masyarakat, khususnya untuk korban dan keluarganya, tetapi juga menandakan adanya masalah dalam penegakan hukum di lapangan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui fa…

PENANGANAN PENGUNGSI KETIKA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN T…

Muhammad Fajri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Din…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG M…

Fitria Ramadhani

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Fitria Ramadhani Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT), berwenang atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang…

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF…

Riski Ramadhan

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF (Penelitian Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Riski Ramadhan* Mohd. Din** Muhammad Saleh*** ABSTRAK Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum selalu berpegang pada azas legalitas yang setiap perkara yang telah dimulai penyidikannya dan memenuhi alat bukti berkewajiban untuk melimpahkan perkara tersebut ke penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 KUHAP ayat (2) pen…

DISPARITAS PEMIDANAAN DITINJAU DARI KEADILAN BERBASIS EKPEDIENSI PADA PUTUSAN…

Dian Alifya

Penelitian ini memperoleh pemahaman tentang makna kepastian hukum, ekspediensi dan keadilan bagi para pihak yang mengalami proses hukum dari putusan-putusan pengadilan di berbagai tingkat peradilan pidana. Dengan memahami makna dari kepastian hukum, ekspediensi dan keadilan dapat dilihat kesenjangan dalam amar putusan hakim dalam suatu perkara dengan amar putusan hakim lainnya di tingkat yang berbeda dianalisis menggunakan konsep Gustav Radbruch. Dimensi hukum ini direfleksi pada putusan peng…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM MERGER TIGA BANK SYARIAH MENJADI BA…

IMAM AKBAR MAULANA

ABSTRAK IMAM AKBAR MAULANA (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM MERGER TIGA BANK SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA.” (Suatu Penelitian Pada Kantor PT Bank Syariah Indonesia,Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,70)pp., bibl., (Khairani, S.H.,M.Hum) Dalam Pasal 126 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa pada saat perusahaan melakukan merger maka perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu harus dip…

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI TINGKAT EKONOMI, EFEKTIVITA…

FITRIA SYAIFANUR

ABSTRAK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa. Salah satu instansi BLUD yaitu rumah sakit. Agar dalam pengelolaan rumah sakit dapat fleksibel dan repontif dibutuhkan bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel berupa laporan keuangan. Untuk memberikan pemahaman kepada publik, sebuah laporan keuangan harus dianalisis menggu…

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILI…

Putri Fajrianuari

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TANAHNYA DALAM STATUS PERALIHAN Putri Fajrianuari Yusri** Dahlan*** ABSTRAK Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang dikeluarkan oleh BPN. Namun dalam praktiknya keberadaan sertifikat hak milik ini seringkali menimbulkan sengketa, seperti misalnya terdapat hak pihak lai…

PENGARUH BIAYA LINGKUNGAN, KINERJA LINGKUNGAN DAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBI…

YUSUF MACHFUDT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020 yang berjumlah 193 perusahaan dengan sampel yang berjumlah 8 perusahaan diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisi…

MEKANISME PENERAPAN ALAT PEREKAM TRANSAKSI ONLINE (TAPPING BOX) UNTUK WAJIB P…

Muhammad Nadhir

RINGKASAN Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Di Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak. Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penerapan Alat Perekam Transaksi Online (Tapping Box) Untuk Wajib Pajak Restoran Di Wilayah Kota Banda Aceh Oleh Kantor BPKK LKP ini telah di…


    SERVICES DESK