Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN MEMILIH TEKNOLOGI BAGI PENDUDUK ACEH TERHADAP FITUR…

ALFAJIR

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi menawarkan kemudahan transaksi secara online Salah satu platform yang digunakan secara online di Indonesia yaitu shopee. Fitur pada aplikasi online shopee yang ditawarkan kepada konsumen yaitu ShopeePaylater . Dalam Pasal 3 UU ITE 2016 menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sejak pertengahan Juni 2021, warga ber-KTP Aceh sudah tak dapat lagi menggunakan fitur ShopeePaylater. Penghentian layanan Shope…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK TAB…

Ayunda Raiza

ABSTRAK AYUNDA RAIZA (2023) PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (PERSERO) KC BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63) pp.,bibl (Dr. M. Insa Ansari, S.H., M.H.) Bank dalam memberikan pembiayaan selalu didasarkan atas kepercayaan. Sehingga dalam hal ini bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabahnya dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko pembiayaan berma…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA D…

Musanna Maulidiana

ABSTRAK Musanna Maulidiana, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62) pp, bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari S.H., M.H. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyat…

ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PE…

DISYA AULIA RAZZI

ABSTRAK Disya Aulia Razzi, 2023 ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 91), pp., bibl., app Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Pasal 126 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum akuisisi wajib memperhatikan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat 3, ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap akuisisi yang meminta …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DONATUR DALAM KEGIATAN DONATION BASED CROWDFUNDIN…

WILDAN CHALIK

Abstrak - Di Indonesia bawah hukum pengumpulan kontribusi diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Duit atau Benda serta PP No 29 Tahun 1980 tentang Penerapan Pengumpulan Sumbangan, kedua peraturan di atas tidak mengendalikan wujud pengumpulan kontribusi secara online serta tiadanya lembaga pengawasan spesial yang mengawasi sistem donation based crowdfunding di Indonesia. Tata cara yang digunakan dalam riset ini yuridis empiris. proteksi hukum dalam sistem donation based…

FORCE MAJEURE DAMPAK COVID-19 SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PENYELESAIAN KONTRAK K…

HERZIA MAULIVA

Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keputusan tersebut berdampak besar terhadap sektor jasa konstruksi dimana terdapat banyak proyek konstruksi yang tertunda dalam pelaksanaannya akibat pandemi. Force Majeure menjadi poin utama dalam pembahasan terhadap kontrak kerja konstruksi dimasa pandemi untuk mempertimbangkan salah satu pihak yang tidak bisa menja…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR

T. MUHAMMAD YUNALDI

Penelitian ini berfokus menjelaskan pengaturan transaksi jual-beli pakaian bekas impor dalam peraturan perundang-undangan dan menjelaskan bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas impor dalam Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam jual-beli pakaian bekas impor ini tidak diatur secara eksplisit pada undang-undang. Adanya larangan impor barang bekas dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan hadirnya…

KAJIAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI KECA…

TAUFIQ ALQAWIY

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian jual beli lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ba…

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019 TERHADAP PELAKSA…

ZULFITRIANSYAH

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur de…

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATRNKOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARANR…

Nila Sari

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Nila Sari* Syarifuddin** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu pengawasan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat yaitu pelayanan kesehatan. fungsi pengawasan t…


    SERVICES DESK