Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZ…

Maulana Nusantara

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa izin pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak mencemari lingkungan. Tetapi kegiatan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat banyak dilakukan tanpa izin sehingga menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan mulai dari tercemarnya kualitas air, udara, dan kawasan lahan. Hal tersebut menimbulkan permasalah…

WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI ANTARA UPTD…

M. FARHANSYAH

ABSTRAK M. Farhansyah, 2023 Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum., Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Kerja Konstruksi antara UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh dengan CV. Atik Konstruksi mengenai masa kontrak, pekerjaan pembangunan irigasi diharapkan dapat diselesaikan selama 140 (seratus empat pu…

KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH PENGELOLA KAFE DAN…

Asyila Shalsabila

Tujuan penelitian ini menjelaskan kewajiban pengelola usaha kafe dan karaoke terhadap pembayaran royalti Hak Cipta lagu dan musik, efektifitas penerapan PP No. 56 tahun 2021 di wilayah Kota Banda Aceh serta menjelaskan faktor penyebab pelanggaran Hak Cipta lagu dan musik oleh pengelola kafe dan karaoke di wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Hasil analisis penelitian ini diketahui pemanfaatan terha…

PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN MEMILIH TEKNOLOGI BAGI PENDUDUK ACEH TERHADAP FITUR…

ALFAJIR

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi menawarkan kemudahan transaksi secara online Salah satu platform yang digunakan secara online di Indonesia yaitu shopee. Fitur pada aplikasi online shopee yang ditawarkan kepada konsumen yaitu ShopeePaylater . Dalam Pasal 3 UU ITE 2016 menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sejak pertengahan Juni 2021, warga ber-KTP Aceh sudah tak dapat lagi menggunakan fitur ShopeePaylater. Penghentian layanan Shope…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK TAB…

Ayunda Raiza

ABSTRAK AYUNDA RAIZA (2023) PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KPR SYARIAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (PERSERO) KC BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63) pp.,bibl (Dr. M. Insa Ansari, S.H., M.H.) Bank dalam memberikan pembiayaan selalu didasarkan atas kepercayaan. Sehingga dalam hal ini bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabahnya dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko pembiayaan berma…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA D…

Musanna Maulidiana

ABSTRAK Musanna Maulidiana, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62) pp, bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari S.H., M.H. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyat…

ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PE…

DISYA AULIA RAZZI

ABSTRAK Disya Aulia Razzi, 2023 ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 91), pp., bibl., app Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Pasal 126 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum akuisisi wajib memperhatikan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat 3, ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap akuisisi yang meminta …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DONATUR DALAM KEGIATAN DONATION BASED CROWDFUNDIN…

WILDAN CHALIK

Abstrak - Di Indonesia bawah hukum pengumpulan kontribusi diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Duit atau Benda serta PP No 29 Tahun 1980 tentang Penerapan Pengumpulan Sumbangan, kedua peraturan di atas tidak mengendalikan wujud pengumpulan kontribusi secara online serta tiadanya lembaga pengawasan spesial yang mengawasi sistem donation based crowdfunding di Indonesia. Tata cara yang digunakan dalam riset ini yuridis empiris. proteksi hukum dalam sistem donation based…

FORCE MAJEURE DAMPAK COVID-19 SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PENYELESAIAN KONTRAK K…

HERZIA MAULIVA

Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keputusan tersebut berdampak besar terhadap sektor jasa konstruksi dimana terdapat banyak proyek konstruksi yang tertunda dalam pelaksanaannya akibat pandemi. Force Majeure menjadi poin utama dalam pembahasan terhadap kontrak kerja konstruksi dimasa pandemi untuk mempertimbangkan salah satu pihak yang tidak bisa menja…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR

T. MUHAMMAD YUNALDI

Penelitian ini berfokus menjelaskan pengaturan transaksi jual-beli pakaian bekas impor dalam peraturan perundang-undangan dan menjelaskan bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas impor dalam Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam jual-beli pakaian bekas impor ini tidak diatur secara eksplisit pada undang-undang. Adanya larangan impor barang bekas dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan hadirnya…


    SERVICES DESK