Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL DIANA DI KOT…

CLARA AUDIVA BALQISYACH

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa “sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Pada praktiknya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Diana di Kota Banda Aceh, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana ya…

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PENCURIAN RINGAN

Iqbal Maulana

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum adat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat dalam Pasal 13 Ayat (1) dalam Qanun tersebut menyatakan terdapat 18 (delapan belas) perkara yang dapat diselesaikan secara kewenangan adat, ke-18 (delapan belas) perkara tersebut termasuk di dalamnya perkara perdata mau…

PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SIANIDA TAN…

GUSFINDRA SIDDIQ

ABSTRAK Gusfindra Siddiq, (2025) PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SIANIDA TANPA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI (Analisis Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Sgi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63).,pp.,tabl.,bibl.,App. (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang kemudian telah diubah melalui Undang-Un…

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY PA…

ADELIA ANANDA FADHILLAH

ABSTRAK Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor keuangan, termasuk munculnya cryptocurrency sebagai aset digital yang diperdagangkan di bursa berjangka. Cryptocurrency yang didasarkan pada teknologi blockchain, dan sifatnya yang desentralisasi membawa risiko signifikan bagi konsumen. Di Indonesia, pengaturan perdagangan cryptocurrency awalnya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Kom…

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBA…

MULFIYA

ABSTRAK MULFIYA 2025 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (SUATU PENELITIAN PADA PROYEK PEUREULAKLOKOP-BATAS GAYO LUES SEGMEN TIGA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satunya adalah kontrak yang dibuat oleh Dinas PUPR Ac…

KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN PENYALURAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DALAM QAN…

Muhardi

Muhardi  Yusri  Muhammad Insa Ansari  ABSTRAK Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Syariat Islam kedalam bentuk peraturan, dalam hal ini yaitu semua proses transaksi yang dilakukan disetiap lembaga keuangan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Islam termasuk pengimplementasian nilai-nilai Maqashid Syar’iyah yang menjadi tujuan utama dari setiap aturan-aturan hukum syari’ah…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMESANAN SPANDUK PADA CV. HARDYS GROUP

NASRIZAL MARYUDI

Pelaksanaan perjanjian antara perusahaan percetakan CV. Hardys Group dengan pemesan spanduk sebagai pengguna jasa dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur pengertian perjanjian sebagai dasar dari hubungan hukum. Perjanjian ini menciptakan perikatan yang memberikan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya terjadi wanprestasi , dimana pihak yang berjanji tidak memenuhi kewajibannya sesuai de…

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN…

Cut Firna Salsalia

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian. Mediasi di …

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…

Tari Endah Guntari

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI HANDPHONE EKS- INTERNASIONAL MELALUI E-…

Muhammad Attar Akhwam

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE mensyaratkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Selain itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomo 8 Tahun 1999 (UUPK) menjelaskan pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mut…


    SERVICES DESK