Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENGANGGARAN UNTUK PENANGG…

Mukhsin

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Mukhsin* M. Gaussyah** Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir*** ABSTRAK Pasal 316 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa” dan “kepala daerah mengajukan peraturan daerah tentang Perubahan APBD …

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASAR…

Maya Surya

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan dan program kesehatan. Kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus.…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUA…

USWATUL ZAKIAH

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya…

ASIMILASI NARAPIDANA NARKOTIKA SAAT PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN DI LEM…

MUHAMMAD ANIEL RAMADHAN. S

ABSTRAK Muhammad Aniel Ramadhan. S (2022) Asimilasi Narapidana Narkotika Saat Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H, M.Hum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanga…

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT PERSONAL DATA P…

HERRY ANUGERAH MASRI

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang juga bagian dari perlindungan diri. Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai perlindungan data pribadi belum diatur di Indonesia, tetapi punya regulasi lain sebagai alternatif seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Singapura sebagai pembanding karena menempati peringkat ketiga di negara Asi…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN TINGKAT BANDING MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR …

SITI MARJANI SALSABIILA

Pada Putusan Tingkat Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutus bebas terdakwa pemerkosaan terhadap anak. Dalam hal ini terdapat permasalahan berupa majelis hakim banding tidak sungguh-sungguh memperhatikan serta menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan adanya disparitas pertimbangan hakim pada Mahkamah Syar’iyah Jantho, Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untutk menganalisis kek…

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 20…

GEBIKA RASEUKI

Dalam perjanjian pembiayaan akad murabahah yang disepakati antara nasabah dengan PT. LKMS Mahirah Muamalah telah ditetapkan jangka waktu, jumlah angsuran, serta margin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak seperti layaknya, namun pada masa pandemi Covid-19 timbul hambatan yang menyebabkan banyaknya pembiayaan yang tidak bisa diselesaikan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 sebagai upaya perbaikan untuk membantu n…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY YANG MENCANTUMKAN KL…

DARA SUMAYYA

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Pelarangan pencantumkan klausula eksonerasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaku usaha jasa laundry di wilayah Kota Banda Aceh masih menggunakan nota pembayaran yang mencantumkan klausula eksonerasi didalamnya. Tujuan dari penuli…

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…

Miftahul Jannah

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…


    SERVICES DESK