Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU

Riska Nur Rahmadhani

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU Riska Nur Ramadhani Muazzin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014L tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris dalam membuat akta otentik didasarkan kepada kehendak para pihak dan didukung oleh dokumen yang diserahkan oleh para piha…

KEWENANGAN BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH DALAM PERANCANGAN KONTRAK BAGI HASIL M…

Muhammad Makmun

KEWENANGAN BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH DALAM PERANCANGAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI Muhammad Makmun Faisal Sanusi ABSTRAK Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) merupakan badan yang memiliki kewenangan dalam menentukan rancangan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) di Provinsi Aceh. Sejak terbentuknya badan tersebut, kontrak bagi hasil yang digunakan ialah pola cost recovery. Namun, pada tahun 2020 terbit Peraturan Menteris ESDM Nomor …

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANGTI…

MUHAMMAD KAUTSAR

ABSTRAK MUH MMAD KAUTSAR 1703101010116 2024 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN( Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,59).,pp.,bibl Prof. Dr. SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) PP 16 Tahun 2021 apabila ditemukan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka akan dikenai sanksi administratif. Meskipun demikian, masih banyak ditemuka…

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONE…

Muhammad Heikal Daudy

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONEL 1997 Muhammad Heikal Daudy Adwani Muazzin Darmawan ABSTRAK Indonesia adalah negara pihak konvensi ranjau darat antipersonel 1997 karena telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. Sejumlah langkah inisiatif telah dilaporkan Indonesia pada tahun-tahun pertama pasca ratifikasi sesuai artikel 7 konvensi. Namun belum diketahui secara pasti mengenai langkah yang dilakukan pemerintah g…

MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN EKOSISTEM LEUS…

Zulkarnaini

MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS ACEH Zulkarnaini , Ilyas Ismail , Yanis Rinaldi , Muazzin ABSTRAK Pasal 149 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya alam buatan, konser…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKA…

Rafdi Siddik

Berdasarkan pasal 1 (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran…

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH DALAM MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YAN…

Neilul Maqfirah

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Secara khusus di Aceh dalam Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal juga menyebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah fatwa tert…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK INTER…

Jasmine

Pesatnya pertumbuhan perdagangan internasional difasilitasi oleh teknologi, khususnya melalui e-commerce. E-commerce mempunyai potensi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pembelian barang, Pasal 9 UU ITE mengatur mengenai “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarka…

ANALISIS YURIDIS HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HU…

Indah Pertiwi

Pasal 28 huruf (D) ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun kenyatannya ini menjadi tugas yang berat karena struktur masyarakat yang sangat patriarki sehingga perempuan sering didiskriminasi karena jenis kelaminnya. Kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan. Perempuan yang berhadapan dengan hu…

PELAKSANAAN TINGKAT MUTU PELAYANAN (TMP) OLEH PT. PLN (PERSERO) ULP SUBULUSSA…

Maria Ulfa

Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyatakan sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan dengan optimal. Undang-undang No. 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik dapat dipertanggungjawabkan. Sementara Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan …


    SERVICES DESK