Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA D…

Darmawi Yusuf

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA DALAM KEADAAN TERTENTU Darmawi Yusuf ;, Adwani ; Muazzin ; M. Gaussyah ; ABSTRAK Keterbatasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung mengabaikan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Pasal 2 ayat (2) hanya mengatur pidan…

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUG…

Zihan Fahira

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYARIYYAH BANDA ACEH Zihan Fahira * Iman Jauhari ** Muazzin *** ABSTRAK Pemenuhan nafkah isteri pasca cerai gugat masih menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan normatif seperti Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam memang mengatur kewajiban suami memberi nafkah selama…

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE

Furqan

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE Furqan Rizanizarli Eddy Purnama ABSTRAK Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan KUHAP. Sebagai judex juris, Mahkamah Agung hanya berwenang menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat fakta (judex factie), bukan menilai ulang fakta perkara. Pasal 253 KUHAP secara limitatif menetapkan alasan kasasi, yaitu kesalahan penerapan hukum, ke…

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT …

WHENI NOVIA TRI PUTRI

Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Dengan demikian, perjanjian antara PT Rajawali Bhirawa Sejahtera dan PT Perkebunan Nusantara III bersifat mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya para pihak tidak melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk…

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU

Riska Nur Rahmadhani

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU Riska Nur Ramadhani Muazzin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014L tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris dalam membuat akta otentik didasarkan kepada kehendak para pihak dan didukung oleh dokumen yang diserahkan oleh para piha…

KEWENANGAN BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH DALAM PERANCANGAN KONTRAK BAGI HASIL M…

Muhammad Makmun

KEWENANGAN BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH DALAM PERANCANGAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI Muhammad Makmun Faisal Sanusi ABSTRAK Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) merupakan badan yang memiliki kewenangan dalam menentukan rancangan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) di Provinsi Aceh. Sejak terbentuknya badan tersebut, kontrak bagi hasil yang digunakan ialah pola cost recovery. Namun, pada tahun 2020 terbit Peraturan Menteris ESDM Nomor …

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANGTI…

MUHAMMAD KAUTSAR

ABSTRAK MUH MMAD KAUTSAR 1703101010116 2024 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN( Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,59).,pp.,bibl Prof. Dr. SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) PP 16 Tahun 2021 apabila ditemukan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka akan dikenai sanksi administratif. Meskipun demikian, masih banyak ditemuka…

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONE…

Muhammad Heikal Daudy

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONEL 1997 Muhammad Heikal Daudy Adwani Muazzin Darmawan ABSTRAK Indonesia adalah negara pihak konvensi ranjau darat antipersonel 1997 karena telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. Sejumlah langkah inisiatif telah dilaporkan Indonesia pada tahun-tahun pertama pasca ratifikasi sesuai artikel 7 konvensi. Namun belum diketahui secara pasti mengenai langkah yang dilakukan pemerintah g…

MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN EKOSISTEM LEUS…

Zulkarnaini

MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS ACEH Zulkarnaini , Ilyas Ismail , Yanis Rinaldi , Muazzin ABSTRAK Pasal 149 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya alam buatan, konser…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKA…

Rafdi Siddik

Berdasarkan pasal 1 (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran…


    SERVICES DESK