Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS…

Laili khafifah

Pasal 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Pelakasanaan pembinaan di dalam sebuah Lapas adalah untuk membina warga binaan agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 2 UU nomor …

KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN …

Siara Nedy

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan kepada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk mewakili negara maupun pemerintah dan BUMN dianggap sebagai salah satu bagian dari negara. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan hukum BU…

ANALISIS YURIDIS STATUS HAK TANGGUNGAN DALAM QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Teuku Akbar Lazuardi

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan usahanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah memberikan pembiayaan melalui lembaga perbankan. Dalam hal ini untuk menjamin pengembalian pembiayaan dari perbankan tersebut diperlukan pembebanan hak tanggungan. Namun hak tanggungan tersebut belum ada pengaturannya dalam Qanun Lembaga Keuangan …

TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA YANG MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN PADA P…

ZULFITRIANI

Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Uu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Uu) mengatakan “Orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemunggutan suara dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyal Rp. 18.000.000”. Namun pada kenyataanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tindak pidana pemilu sudah 2 (dua) kali terjadi berturut-turut di kota Band…

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP…

Sukma Nurhikmah

ABSTRAK SUKMA NURHIKMAH 2023 TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 68) pp., bibl., tabl. (Nursiti, S.H., M. Hum) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsa…

TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (SUATU PENELITIAN TERHADAP PUTUSA…

Indah Widiya Ningsih

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Indah Widiya Ningsih, 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,76).,pp.,bibl. Dr. MOHD. DIN., S.H., M.H., Pasal 378 KUHP berbunyi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakkan oran…

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Nanda Maqhfirah

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN Nanda Maqhfirah* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Penipuan investasi adalah suatu perbuatan tindak pidana atau kegiatan investasi (penanaman modal) yang tidak terlaksana dengan semestinya, atau dengan kata lain penawar investasi telah melakukan perbuatan menipu. Terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana penipuan investasi yang diputuskan secara berbeda. Perbedaan bukan hanya terletak pada 3 kasus tindak pidana penipu…

TINDAK PIDANA KARANTINA TUMBUHAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TIDAK MELALUI…

MUHAMMAD NOFAL

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa setiap orang yang: memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal; memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/…

TINDAK PIDANA MEMINDAH TANGANKAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN DAN PENERAPA…

MIZA NADIFA

Berdasarkan Pasal 385 Ke-4 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat. padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Namun, pada saat ini masih terdapat kasus memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain dengan tujuan untuk mengambil alih hak kepemilikan atau menguasai tanah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri …

INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN DI PROV…

Ahmad Buchori

INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINN DI PROVINSI ACEH Ahmad Buchori* Mohd. Din** Sulaiman*** Abstrak Kejahatan asal usul perkawinan merupakan salah satu perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 279 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan asal- usul perkawinan. Maraknya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan legalitas dari pemuka agama yang menyebabkan terjadinya keresahan dalam masyarakat Aceh. Terdapat sekitar 40 kasus kejahatan asa…


    SERVICES DESK