Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PIDANA ADUAN DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN HUKUM (…

Muhammad Husin

ABSTRAK Penyelesaian pidana aduan di Aceh dari sistem peradilan pidana secara Litigasi (KUHAP) atau Dass Sollen kepada penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein. (KUHAP) atau Dass Sollen penyelesaian sesuai aturan hukum. Penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein, suatu penyelesaian tidak sesuai hukum yang berlaku melainkan memilih sarana Mediasi. Tindak pidana diselesaikan terdiri pencemaran nama baik, pornografi, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pi…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

KONSEP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL …

NURSITI

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini kemudian dipertegas secara eksplisit dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28I Ayat (2) secara tegas dijamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin dan berhak mendapatkan pelin…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH T…

Raisul Bayan

ABSTRAK RAISUL BAYAN 2024 PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (vi, 74) pp., bibl., tabl. (Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban tindak pidana,salah satunya tindak pidana KDRT berhak memperoleh restitusi. Nam…

REVITALISASI HUKUM ACARA PIDANA DALAM HAK ATAS GANTI KERUGIAN BAGI TERDAKWA Y…

Muhammad Rafi

Upaya paksa penahanan dapat di terapkan kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Apabila si tertuduh diputus bersalah oleh Pengadilan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikalkulasikan sebagai pengurang masa hukuman. Menjadi kerugian bagi sitertuduh apabila ternyata ia justru diputus bebas dari segala tuntutan pidana oleh Pengadilan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, negara memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan ganti kerugian jika ditahan, …

PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

TEUKU SYARAFI

ABSTRAK PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Teuku Syarafi Husni Mohd Din Mahdi Syahbandir Tindak pidana korupsi di negara Indonesia sepertinya Tindakan aksi kejahatan yang abnormal atau luar biasa, karena korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat masif, karena kerugian negara yang dihasilkan oleh pelaku korupsi oleh suatu negara dapat menjadi begitu gradual. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI (SUATU…

Aulia Nurul Hakkiki

ABSTRAK Aulia Nurul Hakkiki, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl.tabl. Ishak, S.H., M.H Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian o…

PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN BARANG SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

JOELMAN SUBAIDI

ABSTRAK Praktek penegakan hukum terhadap barang kejahatan sebagai barang bukti kejahatan dalam proses pidana tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, ketentuan KUHAP terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan barang sitaan belum mencerminkan perlindungan yang memadai, pedahal kepemilikan itu merupakan hak pundamental yang harus dilindungi. Benda-benda yang dapat disita adalah Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari t…

PUTUSAN BEBAS YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM…

Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf

Putusan bebas merupakan salah satu dari beberapa putusan yang dapat diambil oleh Hakim dalam perkara pidana. Saat ini Jaksa Penuntut Umum memiliki keterbatasan untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas tersebut sebagaimana yang dterdapat dalam Putusan MA Nomor: 128 K/Pid/2020 dengan Terdakwa Junaidi Syahputra Bin Abu Bakar (selanjutnya disebut “Putusan MA”). Penelitian ini Putusan Bebas yang Tidak Dapat Dilakukan Upaya Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketepatan pertimbangan hakim dal…

PEMBERLAKUAN ASAS PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA BAGI NON MUSLIM YANG MELAKU…

JUMMAIDI SAPUTRA

Keberadaan asas penundukan diri secara sukarela dalam Pasal 5 huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi perdebatan. Dengan adanya asas tersebut akan membuka peluang untuk non muslim dihukum dengan Qanun Jinayat. Dalam perdebatan lain bahwa adanya asas tersebut akan berdampak kepada adanya pilihan hukum yang membuat ketidakadilan. Dalam konsep hukum pidana terkait asas territorial bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah tempat berlakunya hukum pidana maka tunduk pad…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MI…

Rizka Rahmadana

ABSTRAK Rizka Rahmadana (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57) pp.,tabl.,bbil. (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidan…


    SERVICES DESK