Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REVITALISASI HUKUM ACARA PIDANA DALAM HAK ATAS GANTI KERUGIAN BAGI TERDAKWA Y…

Muhammad Rafi

Upaya paksa penahanan dapat di terapkan kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Apabila si tertuduh diputus bersalah oleh Pengadilan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikalkulasikan sebagai pengurang masa hukuman. Menjadi kerugian bagi sitertuduh apabila ternyata ia justru diputus bebas dari segala tuntutan pidana oleh Pengadilan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, negara memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan ganti kerugian jika ditahan, …

PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

TEUKU SYARAFI

ABSTRAK PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Teuku Syarafi Husni Mohd Din Mahdi Syahbandir Tindak pidana korupsi di negara Indonesia sepertinya Tindakan aksi kejahatan yang abnormal atau luar biasa, karena korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat masif, karena kerugian negara yang dihasilkan oleh pelaku korupsi oleh suatu negara dapat menjadi begitu gradual. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI (SUATU…

Aulia Nurul Hakkiki

ABSTRAK Aulia Nurul Hakkiki, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl.tabl. Ishak, S.H., M.H Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian o…

PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN BARANG SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

JOELMAN SUBAIDI

ABSTRAK Praktek penegakan hukum terhadap barang kejahatan sebagai barang bukti kejahatan dalam proses pidana tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, ketentuan KUHAP terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan barang sitaan belum mencerminkan perlindungan yang memadai, pedahal kepemilikan itu merupakan hak pundamental yang harus dilindungi. Benda-benda yang dapat disita adalah Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari t…

PUTUSAN BEBAS YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM…

Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf

Putusan bebas merupakan salah satu dari beberapa putusan yang dapat diambil oleh Hakim dalam perkara pidana. Saat ini Jaksa Penuntut Umum memiliki keterbatasan untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas tersebut sebagaimana yang dterdapat dalam Putusan MA Nomor: 128 K/Pid/2020 dengan Terdakwa Junaidi Syahputra Bin Abu Bakar (selanjutnya disebut “Putusan MA”). Penelitian ini Putusan Bebas yang Tidak Dapat Dilakukan Upaya Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketepatan pertimbangan hakim dal…

PEMBERLAKUAN ASAS PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA BAGI NON MUSLIM YANG MELAKU…

JUMMAIDI SAPUTRA

Keberadaan asas penundukan diri secara sukarela dalam Pasal 5 huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi perdebatan. Dengan adanya asas tersebut akan membuka peluang untuk non muslim dihukum dengan Qanun Jinayat. Dalam perdebatan lain bahwa adanya asas tersebut akan berdampak kepada adanya pilihan hukum yang membuat ketidakadilan. Dalam konsep hukum pidana terkait asas territorial bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah tempat berlakunya hukum pidana maka tunduk pad…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MI…

Rizka Rahmadana

ABSTRAK Rizka Rahmadana (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57) pp.,tabl.,bbil. (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidan…

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN M…

Yuni Amalia

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti. Visum Et Repertum dapat berupa alat bukti surat yang disertai keterangan ahli untuk membuat terang sebuah perkara dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh diketahui ada beberapa perkara Kekerasan Pada Anak yang menggunakan Visum Et Repertum dalam bentuk surat beserta keterangan ahli di tahun 2020-2021. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran…

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PIDANA PEMECATAN PADA PRAJURIT TNI A…

Nurul Latifah

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pealnggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Tujuan dari penulisan skripsi untuk menjelaskan penerapan asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan prajurit TNI AD pelaku tindak pidana desersi, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI AD melaku…

IMPLEMENTASI SANKSI REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PENELI…

Ricky Febriandi

Asesmen Terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Terkait dengan asesmen terpadu diatur dalam Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Reha…


    SERVICES DESK