Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI …

NAZARUDDIN

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Nazaruddin1, Eddy Purnama2, Husni3, Mohd. Din4 Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun seringkali dialami oleh anggota kepolisian. Proses penegakan hukum yang diterapkan kepada masyarakat pada umumnya berbeda dengan korban penyalahgunaan di kalangan anggota kepolisian. Masyarakat lebih sering dilakukan direhabilitasi sebagaimana amanat…

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR NARAP…

EDO ALJABAR

Idealnya, sistem peradilan pidana bertujuan untuk merehabilitasi narapidana dan mencegah tindak kekerasan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Namun, kenyataannya, penganiayaan antar narapidana masih sering terjadi, dan pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman terbukti kurang efektif dalam menciptakan perubahan positif. Restorative justice menawarkan pendekatan yang memfokuskan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi. Meski demikian, terdapat permasalahan yang menyang…

EFEKTIVITAS KEWENANGAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH DI K…

Adiyat Al - Kautsar

Notaris di Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik notaris. Hal ini tentu saja dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Banda Aceh. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kota Banda Aceh merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Banda Aceh, hal ini sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 70 U…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

HAYATUN MUSAYADAH

Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa dip…

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA D…

Cut Mailina Ariani

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA DENDA PERKARA TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Cut Mailina Ariani* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya yaitu besarnya pidana denda yang dituntut dan dijatuhkan terhadap terpidana sehingga b…

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA DITINJAU DARI ASPEK KEAD…

Teuku Alaidinsyah

DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN Teuku Alaidinsyah* Mohd. Din** Teuku Saiful*** ABSTRAK Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau tergangu karena sakit. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya putusan hakim yang tidak menjadikan kondisi lanjut usia yang sakit kedalam pertimbangannya. Dalam hal penjatuhan pidana penjara haruslah benar-benar …

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (ANAL…

Wira Fadillah

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (Analisis Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Bna) Wira Fadillah* Mohd. Din** Azhari *** Abstrak Penjatuhan hukuman dan pemeriksaan kasus jinayat di Mahkamah Syar'iyah harus mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kenyataan dalam prakteknya, ada kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman di luar kerangka dakwaan dan tuntutan dari JPU, seperti pada putusan Nomor 15/JN/2022/MS.BNA. Penelitian ini bertu…

PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI SATUAN PENDIDI…

HAFIZ RAMADHANA

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindakan kekerasan fisik ole…

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KE…

Atifa Ummikalsum

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS Atifa Ummikalsum Yanis Rinaldi Teuku Abdurahman Abstrak Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”, Dewan Kehormatan Pusat membatasi 20 akta perhari bagi Notaris dalam membuat akta…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGAN…

Nasri Mahtuah

Tindak pidana penganiayaan ringan oleh anak di lingkungan sekolah khususnya pesanten merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang tepat demi menjaga kesejahteraan dan kebutuhan anak sebagai pelaku dan korban, menjelaskan mekanisme penyelesaian serta melihat upaya masyarakat di lingkungan pondok pesantren dan masyarakat umum dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di pesantren. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai peran pondok pesantren s…


    SERVICES DESK