Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBINAAN NARAPIDA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASY…

Amalia Yara Bahraini

Dalam Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dilarangnya peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan sesuai Pasal 4 huruf (g) bahwa “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya”. Namun kenyataannya masih ada kasus peredaran narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Blangkejeren, sehingga…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DI ACEH

Safirah Hanini

ABSTRAK Prostitusi merupakan suatu transaksi antara perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan si pemakai jasa PSK yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Prostitusi online ini adalah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Pemiliknya ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim. Para peminat cukup menghubungi nomor handphone (HP) para mucikari, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai …

FORMULASI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM H…

MUHAMMAD SHOBIRIN

FORMULASI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW Muhammad Shobirin Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali ABSTRAK Di Indonesia kebijakan kriminal tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai tindak pidana yang bersifat transnasional, tindak pidana narkotika tentunya juga diatur diberbagai negara, baik yang menggunakan sistem hukum Cammon Law maunpun Anglo Saxon. Hal pe…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN

Ishak

Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI …

NAZARUDDIN

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Nazaruddin1, Eddy Purnama2, Husni3, Mohd. Din4 Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun seringkali dialami oleh anggota kepolisian. Proses penegakan hukum yang diterapkan kepada masyarakat pada umumnya berbeda dengan korban penyalahgunaan di kalangan anggota kepolisian. Masyarakat lebih sering dilakukan direhabilitasi sebagaimana amanat…

EFEKTIVITAS KEWENANGAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWASAN DAERAH DI K…

Adiyat Al - Kautsar

Notaris di Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik notaris. Hal ini tentu saja dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Banda Aceh. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kota Banda Aceh merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Banda Aceh, hal ini sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 70 U…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

HAYATUN MUSAYADAH

Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa dip…

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA D…

Cut Mailina Ariani

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA DENDA PERKARA TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Cut Mailina Ariani* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya yaitu besarnya pidana denda yang dituntut dan dijatuhkan terhadap terpidana sehingga b…

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA DITINJAU DARI ASPEK KEAD…

Teuku Alaidinsyah

DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN Teuku Alaidinsyah* Mohd. Din** Teuku Saiful*** ABSTRAK Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau tergangu karena sakit. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya putusan hakim yang tidak menjadikan kondisi lanjut usia yang sakit kedalam pertimbangannya. Dalam hal penjatuhan pidana penjara haruslah benar-benar …

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (ANAL…

Wira Fadillah

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (Analisis Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Bna) Wira Fadillah* Mohd. Din** Azhari *** Abstrak Penjatuhan hukuman dan pemeriksaan kasus jinayat di Mahkamah Syar'iyah harus mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kenyataan dalam prakteknya, ada kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman di luar kerangka dakwaan dan tuntutan dari JPU, seperti pada putusan Nomor 15/JN/2022/MS.BNA. Penelitian ini bertu…


    SERVICES DESK