Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBANDINGAN RUMUSAN DELIK PERJUDIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 D…

Okta Frananda Al Fawaz

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) membawa perubahan pada ketentuan mengenai tindak pidana perjudian. Aceh memiliki peraturan tersendiri yang dikenal sebagai Qanun Jinayat, yang mengatur tindak pidana tersebut dengan pendekatan hukum yang berbeda. Keduanya berlaku sebagai dasar hukum dalam menangani kasus perjudian. Tetapi, terdapat perbedaan ketentuan antara KUHP nasional dan Qanun Jinayat Aceh. Tujuan penulisan skripsi untuk menjelaskan rumusan delik perjud…

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JA…

Rais Ulhaq

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL di BANDA ACEH DAN ACEH BESAR  Rais Ulhaq Mohd. Din ** Teuku Ahmad Yani *** ABSTRAK Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam d…

PENEGAKAN HUKUM JARIMAH MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGAH OLEH SATUAN POLISI PA…

ILHAM DANULI

Qanun acara jinayat mengatur pidana maisir (judi) tentang hukuman cambuk yang dikenakan terhadap tindak pidana maisir bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”, Namun pada kenyataannya meskipun dilarang …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI BADUT…

NURUL THARENSIA

Berdasarkan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 88 menyatakan “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).” Namun nyatanya saat ini di Kota Banda Aceh sendiri dapat dilihat di beberapa sudut kota masih ditemukan ekploitasi anak yang …

KAJIAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI…

Afzal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan payung hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP secara rigid telah mengatur kewenangan subsistem peradilan pidana, termasuk hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) merupakan putusan yang sering dipraktikkan hakim, walaupun jenis putusan tersebut tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, kecuali hanya disebutkan dalam Pasal 263 huruf a KUHAP ten…

EKSISTENSI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PRO…

Eka Safitri

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative, Pelaksanaan inovasi kebijakan pendirian rumah restorative justice di Provinsi Aceh belum terlaksana secara efektif berdampak pada tidak tercapainya penanganan perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan dan terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadila…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU (PENELITIA…

Novi Niazari

Pendekatan pidana dalam penyelesaian perkara menggunakan mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice) saat ini sedang menjadi perhatian di semua kalangan aparatur penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing Lembaga Penegak Hukum telah menerbitkan aturan yang mengatur praktik keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang…

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SE…

MARTHUNIS MIRZA AULIA

ABSTRAK MARTHUNIS MIRZA AULIA ( 2024) PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 58), pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr, Mohd Din, S.H.,M.H. Alat bukti yang sering digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah keterangan saksi, dan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum. Visum et Repertum ada…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PE…

Andri Faisal

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PENGATURAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Andri Fiasal* Mohd. Din** Dahlan*** ABSTRAK Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem Negatif yang mengandung unsur Positif yang mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam sistem negatif pada sistem pendaftaran akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melakukan pengujian terha…

HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM NEGARA (STUDI KASUS TERSANGKA YANG…

Muhammad Anshar

HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM NEGARA (Studi Kasus Tersangka yang Diancam Hukuman Lebih Dari Lima Tahun) Muhammad Anshar* Mohd Din** Saleh Sjafei*** ABSTRAK Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana diancam hukuman lima tahun ke atas atau ancaman lima belas tahun atau lebih serta ancaman pidana mati dan bagi mereka yang tidak mampu serta yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semu…


    SERVICES DESK