Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KAJIAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI…

Afzal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan payung hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP secara rigid telah mengatur kewenangan subsistem peradilan pidana, termasuk hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) merupakan putusan yang sering dipraktikkan hakim, walaupun jenis putusan tersebut tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, kecuali hanya disebutkan dalam Pasal 263 huruf a KUHAP ten…

EKSISTENSI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PRO…

Eka Safitri

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative, Pelaksanaan inovasi kebijakan pendirian rumah restorative justice di Provinsi Aceh belum terlaksana secara efektif berdampak pada tidak tercapainya penanganan perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan dan terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadila…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU (PENELITIA…

Novi Niazari

Pendekatan pidana dalam penyelesaian perkara menggunakan mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice) saat ini sedang menjadi perhatian di semua kalangan aparatur penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing Lembaga Penegak Hukum telah menerbitkan aturan yang mengatur praktik keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang…

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SE…

MARTHUNIS MIRZA AULIA

ABSTRAK MARTHUNIS MIRZA AULIA ( 2024) PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 58), pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr, Mohd Din, S.H.,M.H. Alat bukti yang sering digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah keterangan saksi, dan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum. Visum et Repertum ada…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PE…

Andri Faisal

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PENGATURAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Andri Fiasal* Mohd. Din** Dahlan*** ABSTRAK Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem Negatif yang mengandung unsur Positif yang mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam sistem negatif pada sistem pendaftaran akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melakukan pengujian terha…

HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM NEGARA (STUDI KASUS TERSANGKA YANG…

Muhammad Anshar

HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM NEGARA (Studi Kasus Tersangka yang Diancam Hukuman Lebih Dari Lima Tahun) Muhammad Anshar* Mohd Din** Saleh Sjafei*** ABSTRAK Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana diancam hukuman lima tahun ke atas atau ancaman lima belas tahun atau lebih serta ancaman pidana mati dan bagi mereka yang tidak mampu serta yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semu…

PEMBINAAN NARAPIDA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASY…

Amalia Yara Bahraini

Dalam Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dilarangnya peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan sesuai Pasal 4 huruf (g) bahwa “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya”. Namun kenyataannya masih ada kasus peredaran narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Blangkejeren, sehingga…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DI ACEH

Safirah Hanini

ABSTRAK Prostitusi merupakan suatu transaksi antara perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan si pemakai jasa PSK yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Prostitusi online ini adalah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Pemiliknya ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim. Para peminat cukup menghubungi nomor handphone (HP) para mucikari, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai …

FORMULASI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM H…

MUHAMMAD SHOBIRIN

FORMULASI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW Muhammad Shobirin Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali ABSTRAK Di Indonesia kebijakan kriminal tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai tindak pidana yang bersifat transnasional, tindak pidana narkotika tentunya juga diatur diberbagai negara, baik yang menggunakan sistem hukum Cammon Law maunpun Anglo Saxon. Hal pe…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN

Ishak

Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…


    SERVICES DESK