Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

JARIMAH MENYEDIAKAN FASILITAS MAISIR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKA…

RIZKI RUCIANDRA

Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Jinayat menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan. Namun walaupun sudah pengaturan secara khusus di wialayah Aceh tetang larang untuk melakukan jarimah menyediakan fasilitas maisir, tetap sa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID…

IMAM KURNIADI

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan telah mengatur dan mengenakan sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar dan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, namun masih saja ditemukan kasus yang terjadi pada tahun 2020 tentang pelanggaran protokol kesehatan di kota Banda Aceh. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran protokol…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA YANG …

INTAN NURALIZA

Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Serta Ekosistemnya mengatakan kalau tiap orang di larang buat menangkap, melukai, menewaskan, menaruh, mempunyai, memelihara, mengangkat, serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup. Ancaman pidananya dalam Pasal 40 ayat (2) mengatakan kalau barang siapa dengan terencana melaksanakan pelanggaran terhadap syarat sebagaimana diartikan dalam Pasal 21 ayat (1) serta ayat (2) dan Pasal…

TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGAD…

EL FARISY

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengatakan tindak pidana membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya seperti pekerjaan, pertanian, dan benda pusaka yang mendapatkan izin sesuai undang-undang, dan ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut adalah 10 tahun penjara, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdapat 5 kasus tindak pidana membawa sejata taja…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MOTIF PENYEBARAN MUATAN PORNOG…

ALFI SOFYAN JORA

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Di wilayah hukum Pengadilan Nege…

TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN PEMBERATA…

MUHAMMAD RIFKI FADHIL

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 1 sampai dengan ke 5 dijelaskan bahwa pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, pada waktu terjadi kebakaran, dilakukan lebih dari satu orang dan objek atau barang yang dicuri merupakan hewan ternak. Namun walaupun KUHP sudah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pencurian deng…

TINDAK PIDANA MEMANIPULASI DATA ORANG LAIN DALAM AKSES WEBSITE PRAKERJA RN(SU…

RAIHANUN PERTIWI

Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” dan ketentuan tindak pidana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setia…

LEGAL PROTECTION AGAINST PERSONAL DATA BREACHES IN MARKETPLACES (A COMPARATIV…

Chairunnisa

Kasus kebocoran data pribadi marketplace di Indonesia seringkali menemui jalan buntu karena ketidakjelasan hukum dan kebingungan mekanisme penyelesaian masalah dari pemerintah. Akibatnya, pelanggaran data pribadi cenderung meningkat dan menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi konsumen yang terkena dampak. Selain itu, sistem perlindungan data konsumen masih lemah dan membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk membahas perbandingan perlindungan huk…

TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ONLINE RN(SUATU PENELITI…

M. Ihtiramuddin

Di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).…

KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUK DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN (SUAT…

SYUHADA MATIN FAJAR

Dalam dunia bisnis dikenal induk perusahaan dan anak perusahaan hal ini ditulis dalam UU no 40 tahun 2007 tentang PT demikian pula UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda dan PP 54/2017 tentang BUMD, namun dalam kedua undang-undang itu tidak diatur dengan tegas tentang kewajiban anak perusahaan dan induk perusahaan. Hal ini menimbullkan pertanyaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan induk yang ikut berperan dalam beroperasinya anak-anak terutama dalam kaitannya dengan anak perusahaannya yang s…


    SERVICES DESK