Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI ACEH DALAM ADJUDIKASI SE…

Suriadi

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan sidang ad…

PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN …

NABILA AMANATILLAH

Penanggulangan permasalahan kesejahteraaan sosial melalui kehadiran berbagai macam program bantuan sosial pemerintah baik yang bersifat tunai maupun nontunai nyatanya belum cukup efektif untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan program SLRT dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat miskin pada dinas sosial kota banda aceh serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. …

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP RESES ANGGOTA DPRA PERIODE 2019 - 2024 (…

Dinda Badzlina

Pelaksanaan reses merupakan hak dan kewajiban anggota DPRA untuk mengunjungi, menjaring dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan konstituen juga memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis yang di sampaikan pada setiap masa reses kepada konstituen di Dapilnya. Namun yang terjadi berdasarkan observasi awal, tingkat kepuasan masyarakat rendah terhadap kinerja anggota DPRA pada masa reses. Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRA dalam penjaringan aspirasi dan permas…

STUDI KASUS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH NOMOR 211/ PDT.P/2020/MS.BNA

CUT FUSYA SAIFA ALHAJD QURAISY

ABSTRAK CUT FUSYA SAIFA ALHAJD QURAISY, 2022 STUDI KASUS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH NOMOR 211/ PDT.P/ 2020/ MS. BNA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67) pp., bibl., app (Syamsul Bahri, S. HI., M.A.) Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi H…

PELAKSANAAN REFOCUSSING DANA OTONOMI KHUSUS PENANGANAN COVID-19 DAN KEMISKINA…

RAHMAT HIDAYAT

Rahmat Hidayat* Mahdi Syahbandir** Efendi*** ABSTRAK Provinsi Aceh merupakan daerah otonomi khusus dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerimaan dana otonomi khusus Aceh dikelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ketentuan selanjut diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengunaan dana otonomi khusus. Pada Tahun 2020 seluluruh belahan dunia termasuk Negara Indonesia khususnya Provi…

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH IKHTILATH (SUATU PENELITIAN DI WILAY…

Safira Ulfah

ABSTRAK SAFIRA ULFAH, 2022 PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH IKHTILATH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 62),pp.,bibl.,tabl Nurhafifah, S.H., M.Hum, Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tentang ikhtilath telah diatur dalam Pasal 25 diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (…


    SERVICES DESK