Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG KUTELINTANG KABUPATEN GAYO LUE…

fadilah dinda lismayana

BUMK merupakan suatu badan atau lembaga perekonomian milik kampung yang didirikan oleh pemerintah kampung untuk memajukan perekonomian kampung dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kampung. Namun disini terlihat masyarakat kampung belum merasakan kesejahteran dan perekonomian kampung juga belum bisa ditingkatkan oleh pemerintah kampung terlihat dari permasalahan program BUMK salah satunya koprasi simpan pinjam banyak masyarakat yang belum bisa m…

PERSEPSI PEMILIH TERHADAP MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 …

Akbar Rizqo

ABSTRAK Pemerintahan yang sah dalam negara demokratis dapat dicapai melalui pemilihan umum, yang didasarkan pada pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber, jurdil). Proses pemilihan legislatif mencakup fase kampanye untuk mempengaruhi opini publik menggunakan media massa maupun hubungan masyarakat. Dalam kampanye saat ini kandidat sebagai calon anggota legislatif kerap melakukan praktik Money Politic. Money Politic yaitu kegiatan yang melibatkan praktik…

STRATEGI PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2…

TENGKU DEVANI PUTRA PASLA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum terhadap keterwakilan perempuan terpenuhi 30%, saat ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Aceh Tamiang sudah memenuhi kuota 30% tersebut dan mengalami peningkatan pada pemilihian umum 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi keterwailan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan di lembaga legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan tersebut. Metode penelitian yan…

ANALISIS KETERTIBAN SOSIAL DALAM RUANG DAN KELAS (STUDI KASUS : JARIMAH ZINA …

Thasya Mardatillah

ABSTRAK Qanun Jinayat merupakan hukum pidana Islam di Aceh yang mengatur mengenai pembuktian dan sanksi terhadap berbagai jarimah, salah satunya adalah jarimah zina. Khusus jarimah zina, pembuktian dalam Qanun Jinayat diatur pada pada pasal 182 angka 5 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa “Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, te…

ANALISIS POLA REKRUTMENT PEREMPUAN DALAM PARTAI ACEH KABUPATEN ACEH BESAR TAH…

Lestari Handayani Aulia

Penelitian ini membahas mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang dilakukan oleh Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menjelaskan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penyebab tidak adanya anggota legislatif perempuan di DPRK Aceh Besar. Pada pemilu 2019 masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan di legislatif, meskipun terdapat kebijakan pemerintah yang mewajibkan partai politik harus menyertakan minimal sebesar 30% caleg …

TANGGUNG JAWAB SOSIAL POLITIK ANGGOTA DPRK PERIODE 2019-2024 DARI PARTAI ACEH…

RESI BINTANG

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRK Periode 2019-2024 dari Partai Aceh Kota Subulussalam Terhadap Daerah Pemilihan. Tujuan masalahnya adalah Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Tanggung Jawab Sosial Anggota DPRK Subulussalam Dari Partai Aceh Terhadap Daerah Pemilihan. Ini sejalan dengan teori Corporate Social Responsibility (CSR) yang menuntut setiap pemangku kewenanangan untuk dapat merealisasikan tanggung jawab sosialnya secara efektif dan efisien. …

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PT. LAOT BANGKO KOTA SUBULU…

ABDUL SAPRI SAGALA

ABSTRAK Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dalam kegiatan pertanian terutama subsektor perkebunan. PT. Laot Bangko adalah salah satu perusahaan sawit di Kota Subulussalam yang memiliki areal HGU Seluas 6800 h. Izinya berakhir pada tanggal 31 desember 2019, maka penyusutan areal disebut plasma untuk kebun, jalan, transmigrasi, kemudian penguasaan masyarakat seluas 1,453,53 h. Namun kenyataannya hingga saat ini PT. Laot Bangko belum memenuhi syarat-syarat yang mengharuskannya melep…

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI GAMP…

DIAN ASA

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan trasportasi. Dalam hal ini juga berkaitan partisipatif yang dilakukan di desa Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar mengalami minimnya partisipasi dalam mengikuti musrembang di Gampong Lampisang, diakibatkan permasalahan dan kesalahpahaman antara masyarakat dalam tujuan melakukan pembangunan di gampong Lampisang. Tujuan …

ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP QANUN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG …

TEUKU RIZKIE ALFITRAH

Qanun Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daerah Aliran Sungai dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kualitas sertas kuantitas air yang baik serta untuk mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Qanun tersebut digunakan sebagai landasan dalam menertibkan area Daerah Aliran Sungai di wilayah Krueng Aceh dan menimbulkan kontraversi dimasyarakat yang menggunakan lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori persepsi yang dicetuskan oleh …

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN PE…

Trisia Diva Anggraini

ABSTRAK Kepemimpinan perempuan dalam konteks jabatan publik menjadi topik yang menarik perhatian dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk itu perlu adanya perwujudan peningkatan keterwakilan perempuan dalam institusi maupun lembaga pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi strategi pemimpin perempuan dalam mengatasi steorotipe terhadap kepemimpinan perempuan dan menginvestigasi gaya kepemimpinan perempuan dalam kepemimpinan di lingkungan Kan…


    SERVICES DESK