Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PERSPEKTIF FATWA ULAMA SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI POLITIK UANG D…

Raihan Putri

ABSTRAK Fatwa ulama yang diterbitkan oleh MPU Aceh sebagai bentuk himbauan terhadap banyaknya praktik politik uang yang terjadi di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Mengenai pengeluaran fatwa ulama ini masih adanya permasalahan mengenai implementasi dan keefektifan dari himbauan yang telah disediakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami implementasi dari fatwa ulama terkait politik uang di masyarakat Kota Banda Aceh pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan teori Implement…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

VISIBILITAS PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (RELASI GENDER DI WARUNG KOPI BANDA ACEH)

Raihan Syakira

ABSTRAK Warung kopi sebagai ruang sosial di Aceh yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran perempuan di warung kopi semakin terlihat, baik untuk bersosialisasi, bekerja, maupun sekedar bersantai. Kehadiran perempuan di warung kopi kerap menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat, seperti dianggap tidak sopan dan melanggar norma adat budaya Aceh. Stigma ini menjadi salah satu hambatan sosial yang membuat perempuan harus lebih…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI POLITIK DPD PARTAI GOLKAR DALAM MEMBANGUN IMAGE PARTAI DI KABUPATEN …

MUHAMMAD TJASYKAR

Partai GOLKAR di Aceh Utara mengalami kenaikan perolehan kursi konsistensinya selama tiga periode sebelumnya dengan dibandingkan partai nasional lainnya. Partai GOLKAR mempertahankan perolehan kursi di parlemen daerah meskipun menghadapi persaingan ketat, Partai GOLKAR berusaha menjadi representasi aspirasi rakyat dalam dinamika politik lokal dengan tujuan untuk membangun citra partai ke dalam masyarakat, Permasalahan dalam strategi partai GOLKAR kurang memaksimalkan platform media sosial bel…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL TERHADAP RASIONALITAS PEMILIH PADA PEM…

KHAIRUNISA

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang tidak berintegritas, disebabkan oleh praktek politik transaksional atau politik uang. Politik transaksional atau politik uang merupakan praktik yang kotor dan tidak berintegritas dan bisa merusak sistem demokrasi melalui pemilihan umum, salah satunya di kota Langsa, Aceh Pada pemilu 2024, jumlah pemilih di Kota Langsa mencapai 131. 089, dan terdapat 378 calon legislatif yang bersaing untuk merebut 25 kursi DPRK Kota Langsa yang …

PERILAKU PEMILIH PEMILIH MASYARAKAT AMABAAN PADA PELKADES 2019

Faji Amin

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Amabaan tahun 2019 tidak terlepas dati berbagai permasalahan yang mempengaruhi perilaku pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih berdasarkan variabel Tim Kampanye, Penyebaran Informasi dan Hubungan Kekeluargaan. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Berdasarkan uji simultan (Uji F) diketahui adanya pengaruh yang signifikan dari Tim K…

FAKTOR PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI NAGARI UJUNG GADING…

Ainil Fitrina

ABSTRAK Pemilu legislatif sangat rentan terjadi praktik politik uang, dimana biasanya dilakukan oleh calon legislatif tujuannya agar mmendapatkan suara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab praktik politik uang dalamm pemilihan legislatif di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan mengkaji secara komprehensif tentang temuan yang didapakan dilapangan.Menggu…

FUNGSI TUHA PEUT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN JALAN TAHUN 2021 GA…

KHAIRUNNAS

Tuha Peut sebagai perangkat Gampong mempunyai peran atau wewenang sebagai pengawasan dana desa, memberi masukan, menampung aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan di Gampong. Namun, dalam kenyataannya, fungsi Tuha Peut di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar belum berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dengan Kechiek tidak melibatkan Tuha Peuet dalam pembangunan jalan di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten …

ANALISIS PERAN DPMK ACEH TENGAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG …

Fitri Araini

ABSTRAK DPMK ialah salah satu bagian yang berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, DPMK memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung, serta pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan oleh setiap pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung harus berperan besar dalam memberdayakan pemerintah kampu…

PENGARUH PEMASANGAN REKLAME ALAT PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK TERHADAP PERI…

Esa Tri Rara

ABSTRAK Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 banyak peserta politik yang memanfaatkan penggunan APK. Salah satu yang sering digunakan adalah pemasangan reklame, Partai politik memanfaatkan pemasangan reklame untuk menarik perhatian masyarakat, reklame yang digunakan berisi visi dan misi partai politik yang terpasang di sepanjang jalan di Kota Banda Aceh baik di daerah keramaian dan juga daerah desa. Cara ini diharapkan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar dapat melihat pro…

ANALISIS KONFLIK EKOLOGI POLITIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI KAWASAN HUTA…

M. Yusuf Aulia

Wilayah Aceh Tengah sendiri memiliki kawasan hutan lindung pada Kecamatan Linge, Kecamatan Bintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Silihnara, Kecamatan pegasing, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Ketol, Kecamatan Celala, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan kecamatan Lut Tawar. Kawasan hutan lindung memang selalu menjadi kawasan rawan konflik dikarenakan pengelolaan kawasan hutan lindung dan pemanfaatan selalu memiliki tumpang tindih hal …


    SERVICES DESK