Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
MENGGANDAKAN DAN MEMPERJUALBELIKAN SENI RUPA SEBAGAI FAN ART TANPA IZIN PENCI…
AZZA TANTYA
Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Seni rupa fan art dalam bentuk gambar termasuk objek yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dan fan art merupakan karya modifikasi dan karya lain dari hasil tranformasi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf n. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai larangan melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Na…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BUKAN MILIK DEBIT…
NABILA RAHMADANI DAULAY
Dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa sebelum pemberian pembiayaan maka bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan calon debitur untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Untuk memperoleh hal tersebut bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap jaminan sebagai unsur penting agar mendapatkan jaminan yang aman dan mudah untuk dicairkan, akan tetapi pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdapat debitur yang mengalami pembi…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAT…
CUT AZZUHRA FADHILAH
Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. Provinsi Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap member…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGU…
Farah Salsabila
Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, menjelaskan mengenai konsekuensi terhadap LKPJ yang tidak sesuai dengan RPJMA dan mengetahui tantangan yang dihadapi DPRA dalam melaksankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan, fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh adalah untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan raky…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
ANALISIS PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERUSAHAAN DAERAH ME…
Asri Ariefandi Hamdani
ABSTRAK ASRI ARIEFANDI HAMDANI (2021) ANALISIS PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (Studi pada Badan Usaha Milik Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Perusaahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Mustaqim Sukamakmur dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Pers…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA
TIRA FATIMAH
ABSTRAK TIRA FATIMAH, PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix, 52), pp,.bibl.,tabl. Dr. M. Gaussyah, S. H., M. H. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kenyataannya dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dan Pemerintah Desa belum maksimal dalam melaks…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK…
ADITYA RAMADHAN
ABSTRAK ADITYA RAMADHAN: IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 57) pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr. Eddy Purnama , S.H, M.Hum. Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 6 tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah menyebutkan bahwa jam malam bagi anak dilaksanakan pada pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, namun pada faktanya di lapangan masih banyak anak yang berkeliaran pada ma…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya