Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (…

CUT RAUDHAH CHALID

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat di selesaikan melalui lembaga adat atau peradilan adat. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa perselisihan dalam rumah tangga diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat gampong. Pada Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga langsung kepada Mahkamah Syar’iya. Tujuan dari pe…

IMPLEMENTASI IPOA-IUU FISHING TAHUN 2001 TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN ILLEGAL FI…

AISYA NABILA

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang paling ujung barat negara Indonesia yang secara geografis dikelilingi oleh Selat Malaka, Samudera Hindia dan berbatasan dengan Selat Benggala. Potensi sumber daya perikanan yang besar di wilayah laut Aceh menyebabkan terjadinya penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal. Aktivitas penangkapan ikan secara illegal oleh kapal-kapal penangkap ikan di ZEE saat ini semakin mengkhawatirkan terkait dengan masalah perikananan FAO telah menerbitkan instrument a…

IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH

Riska Nazillah Syaputri

ABSTRAK Riska Nazillah Syaputri (2023) IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67),pp,bibl.,app (Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H.) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya di singkat dengan KIA merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 2 peraturan tersebut …

KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN …

FERDI FACHROJY

ABSTRAK FERDY FACHROJI (2023) KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,68) (pp,) (bibl) (tabl,9) Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum. Dana Otonomi Khusus Aceh merupakan penerimaan Pemerintah Aceh untuk mendanai pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pembiayaan bagi masyarakat miskin, pendidikan dan kesehatan. Penyal…

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PROYEK PEMBUATAN DAN PERBAIKAN FASILITAS UMUM…

M. Fadhil Ferdika

ABSTRAK M. FADHIL FERDIKA ( 2023) TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PROYEK PEMBUATAN DAN PERBAIKAN FASILITAS UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 55 ), pp.,tabl.,bibl.,app. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mengggunakan nama palsu atau sifat palsu atau ti…

KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKET…

MUHAMMAD YAZIDIL ILMY

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK merupakan bagian dari Lembaga Adat tingkat Kampung dikabupaten Aceh Tamiang. Namun, kedudukanya sebagai Lembaga Adat tingakat kampung belumm berjalan secara maksimal karena perannya dalam menyelesaiakan sengketa dalam menyarakat tidak terlihat dari pada Lembaga Adat lainya. Selain itu, Pasal 44 huruf g dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 yang memberikan tugas terhadap MDSK dalam meyelesaiakan sengketa yang timbul…

TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ONLINE RN(SUATU PENELITI…

M. Ihtiramuddin

Di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHARNYANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNANRNDENGAN…

Nur Aisyah

Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa, “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang masih ditemuk…

PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN …

KARTIKA

Cagar Budaya yang tersebar di hampir sebagian besar di wilayah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh khususnya berada di Wilayah Kota Banda Aceh berada dalam kondisi yang memprihatinkan/tidak terurus dengan baik. Selain itu banyak Cagar Budaya yang rusak baik karena faktor alam maupun karena faktor manusia, hilang dan sisanya tidak terurus dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Pertama, untuk menjelaskan tantangan/permasalahan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Ko…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PANGAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAY…

THALIA HANA THUFAILAH

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 huruf a mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha membuat pangan olahan yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Ko…


    SERVICES DESK