Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

RESERVE SEAT SCHEME AS A NATIONAL AFFIRMATIVE STRATEGY TO ENHANCE FEMALE REPR…

YANMA ADITYA PRATAMA

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN MEDIS DALAM PER…

NAUFAL MAULANA

ABSTRAK NAUFAL MAULANA (2024) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Suatu Penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73) pp.,bibl.,app. Ishak, S.H., M.H. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak ses…

TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOT…

Maya Febrina

ABSTRAK MAYA FEBRINA TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK PADA 2023 MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 61), pp, bibl. M. Zuhri, S.H., M.H Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh menjadi dasar dalam penanganan kasus stunting di Aceh. Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota di Aceh yang memiliki jumlah kasus yang tinggi. Dalam kajian ini ingin melihat baga…

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS DENGAN MENGG…

M. Ichsan Siregar

Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa para pihak dalam melaksanakan transaksi elektronik haruslah beriktikad baik selama transaksi tersebut berlangsung, namun pada kenyataannya pada transaksi elektronik masih banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Salah satu kasus wanprestasi terjadi pada perjanjian jual beli akun game online mobile legends di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untu…

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN BSI SMART AGEN YANG MELANG…

Anisa fitri

ABSTRAK Anisa Fitri 2024 IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN BSI SMART AGEN YANG MELANGGAR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Suatu Penelitian di Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,77), pp., tabl., bibl., app. Dr. Yusri, S.H., M.H Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Antimonopoli Tahun 1999, “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh…

TINDAK PIDANA MENAWARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIJUAL (SUATU PENELITIAN …

Dhini Monica

ABSTRAK Dhini Monica, Tindak Pidana Menawarkan Narkotika Golongan I Untuk Dijual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Fakultas HukumUniversitas Syiah Kuala (vi,53,) pp.,tbl.,bibl.,app. (Mahfud, S.H., LL.M) Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotik…

ANALISIS ADVOKASI HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT TERH…

Irham Marangga

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai lembaga non-pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok sesuai pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tah…

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (S…

Nurul Akla

ABSTRAK Nurul ‘Akla, (2023) TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,51), pp.,tbl.,bibl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dal…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 PK/PID.SUS/2010 TENTANG TINDAK PI…

GUSTI DILGANDA

Dalam Pasal 44 KUHP telah mengatur bahwasanya ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit dapat menjadi alasan pemaaf. Dalam hal tersebut harus ada hubungan kausal antara penyakit yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan. Namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/PID.SUS/2010 hakim tidak melihat lebih detail fakta baru (novum) yang menjelaskan tentang alasan pemaaf ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara. Tujuan d…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT SIRUP ANAK YANG BER…

Dian Andahani

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Namun saat ini telah ditemukan produk obat sirup anak yang tercemar kandungan zat berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan …


    SERVICES DESK