Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA …

Arju Amalul Alfi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara mengalihkan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di daerah sebelumnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Permasalahan penilitian meliputi persoalan pengaturan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untu…

AKTIVITAS KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN KERSEN (MUNTINGIA CALABURA. L) TERHADAP PE…

Nurlena Andalia

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi metabolit sekunder ekstrak etanol daun kersen (Muntingia calabura L.) secara kualitatif melalui uji antioksidan, uji fitokimia, analisis GC-MS serta analisis FT-IR, mengevaluasi senyawa yang terdapat pada daun kersen dan berpotensi dalam penyembuh luka disebabkan oleh Diabetes Mellitus, mengevaluasi pada fase inflamasi dan proliferatif serta maturasi, dan mengevaluasi formulasi serta konsentrasi krim yang sesuai untuk penyembuhan luka disebabkan oleh D…

ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN …

Nabilla Sagita Yusuf

ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN DALAM PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nabila Sagita Yusuf* Rizanizarli** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau or…

KONDISI PERKANDANGAN PADA USAHA AYAM BROILER YANG MEMENUHI STANDAR PENGENDALI…

Hadi Syahputra Lb

Kondisi perkandangan menjadi hal penting bagi peternak untuk pengendalian penyakit unggas, karena kandang yang baik dapat memberikan kenyamanan bagi ayam dan bisa memberikan produksi yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kondisi perkandangan pada usaha ayam broiler yang memenuhi persyaratan perkandangan dalam upaya pengendalian penyakit. Sampel pada penelitian ini terdiri atas tiga kandang pemeliharaan ayam broiler pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Montas…

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK JELLY DAUN SIKHOH-KHOH (CHROMOLAENA ODORATA) TERHA…

AJIE CAHYANA MUTTAQIN

ABSTRAK Daun sikhoh-khoh (Chromolaena odorata) secara empiris digunakan untuk menghentikan perdarahan dan penyembuhan luka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak jelly daun sikhoh-skhoh dan periode waktu pengamatan kolagen terhadap proses penyembuhan luka insisi tikus putih (Rattus norvegicus). Penelitian ini menggunakan tikus putih jantan, bertubuh sehat, berumur 3,5 bulan, berat badan (210,62±22,11 g). Tikus dianestesi untuk pembuatan luka insisi pada area p…

PENGARUH SUHU DAN WAKTU PENYIMPANAN TERHADAP PENETRASI SALMONELLA SP. YANG DI…

Rezi Maghfira

ABSTRAK Telur ayam ras merupakan bahan pangan asal hewan yang mengandung protein tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kualitas isi telur ayam sangat dipengaruhi oleh suhu dan waktu penyimpanan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu penyimpanan, terhadap cemaran bakteri Salmonella sp. pada telur ayam ras yang telah dipaparkan dengan bakteri Salmonella sp., pada kerabang telur. Penelitian ini menggunakan 15 butir sampel telur …

TINJAUAN TENTANG PROSEDUR PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTAN…

Muhammad Zahrul Mubaraq

TINJAUAN TENTANG PROSEDUR PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Muhammad Zahrul Mubaraq* M. Nur** Effendi*** ABSTRAK Upaya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan berulangkali, dan puncaknya terjadi pada 2019. Dalam revisi…

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN KANOPI DI K…

MEUTIA KHUMAIRA

ABSTRAK MEUTIA KHUMAIRA, TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN KANOPI DI KOTA BANDA ACEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 54), pp., bibl. Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum.. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian atau dengan kata lain disebut kontrak haruslah terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1366 menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan…

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN RNTERHADAP PENUMPANG YANG DIRUGIKAN RNKA…

CUT ISRAVIANA RIZQYA

ABSTRAK CUT ISRAVIANA RIZQYA, TANGGUNG JAWAB MASKAPAI 2022 PENERBANGAN ACEH TERHADAP PENUMPANG YANG DIRUGIKAN KARENA KETERLAMBATAN PENERBANGAN (Suatu Penelitian Pada PT. Lion Grup Cabang Banda) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii.68) pp., bibl., tabl. Rismawati, S.H., M.Hum Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan mengenai pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara…

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGAR…

Fariz Ichwan

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Fariz Ichwan Eddy Purnama Iskandar A.gani ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi untuk melaksanakan ajudikasi khusus, serta mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden, maka daripada itu Ombudsman mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang proses ajudikasi khus…


    SERVICES DESK