Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAA…

Ridho Brilian Laksamana

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) pada tingkat K…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE S…

Imam Al Qisthallani

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH OLEH NOTARIS Imam Al Qisthallani , Sri Walny Rahayu , Ria Fitri ABSTRAK Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, penghadap sering memberikan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran…

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBA…

MULFIYA

ABSTRAK MULFIYA 2025 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (SUATU PENELITIAN PADA PROYEK PEUREULAKLOKOP-BATAS GAYO LUES SEGMEN TIGA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satunya adalah kontrak yang dibuat oleh Dinas PUPR Ac…

TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAMRNPEMENUHAN HAK PASIEN IBU HAMILRN(PENELITIAN PADA…

Mutia Dwitahara Putry

Pentingnya kesehatan ibu hamil dan peran dokter dalam memenuhi hak pasien. Kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bna yang mana menimbulkan kerugian bagi pasien ibu hamil terhadap kelalaian medis di RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Banda Aceh sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada dokter merupakan akibat dari kesalahan perlakuan medis yang dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi pasien ibu hamil, tanggung…

DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATA…

DHIYA HAURA FATIN RM

ABSTRAK DHIYA HAURA FATIN RM, 2024 DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATAS GAYO LUES APBD PROVINSI ACEH TAHUN 2020-2022 (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 08/KPPU-L/2023) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 72) pp., bibl. (Rismawati, S.H., M.Hum.) Dalam tender Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues segmen 3 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Aceh tahun 2020-2022, diduga telah terjadi per…

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JA…

Rais Ulhaq

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL di BANDA ACEH DAN ACEH BESAR  Rais Ulhaq Mohd. Din ** Teuku Ahmad Yani *** ABSTRAK Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam d…

PRINSIP OTONOMI KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM KAITANNYA DENGA…

Dedi Wijaya

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang IKN menyatakan bahwa, sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Substansi Undang-undang IKN ini telah memberikan amanat kepada otorita untuk mengatur pemerintahannya sendiri, maka akan ada produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Otorita. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN ya…

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BEL…

Ikhwanul Ambia

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI BANDA ACEH Ikhwanul Ambia  M. Jafar  Suhaimi  ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu pemangku jabatan umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan proses pendaftaran tanah sebelum diteruskan pendaftarannya ke kantor pertanahan. Tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah de…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN MELALUI PAPAN NAMA PROYEK DALAM PEKERJAAN KONTRUKS…

Balqis Azizi Nazar

ABSTRAK Balqis Azizi Nazar, (2024) PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN MELALUI PAPAN NAMA PROYEK DALAM PEKERJAAN KONTRUKSI DI KABUPATEN PIDIE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53), pp., bibl. (Prof. Dr. Darmawan, S.H, M.Hum) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menetapkan prinsip-prinsip dasar di setiap tahap pekerjaan kontruksi, termasuk asas keterbukaan. Salah satu cara konkret untuk menerapkan asas keterbukaan ini adalah dengan m…

KEDUDUKAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOT…

Dara Sumayya

Kewajiban untuk hadirnya saksi dalam pembuatan akta otentik disyaratkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUJN). Dalam praktik, pegawai notaris menjadi saksi instrumenter karena memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUJN. Keberadaan saksi instrumenter membantu notaris dalam hal pembuktian saat ada persoalan hukum. Namun, kedudukan dan …

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK