Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TA…

Safira Mahruzza

ABSTRAK Safira Mahruzza, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN PENCIPTA PADA MEDIA SOSIAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi. 77),pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Karya fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKA…

Lutfia Cantika

ABSTRAK LUTFIA CANTIKA (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN. (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,bibl.,tabl.,app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pada Pasal 83 ayat (1) huruf b mengenai, Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa dilengkapi dengan Surat K…

ASIMILASI RESIKO PENGULANGAN TINDAK PIDANA SAAT PANDEMI COVID-19 ( SUATU PENE…

MUHAMMAD HAVIES

ABSTRAK M.Havies, (2023) Asimilasi Resiko Pengulangan Tindak Pidana Saat Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal, S.H., M.H. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan dibebaskan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam administratif pemberian asimilasi ini, salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah laporan penelitian …

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PENJARA (SUATU PENELITI…

NANTA SHAKA MUZAKKY

ABSTRAK Nanta Shaka Muzakky 2023 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Keberadaan Hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 277 ayat (1 dan 2) KUHAP, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk mengatasi kesenjangan antara putusan hakim dengan kenyataan pelaksanaannya. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lem…

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 36 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TE…

NADHIRA FRISCILIA

ABSTRAK Nadhira Friscilia, (2023) Penerapan Sanksi Pidana Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri..Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v, 70) pp., bibl., tabl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 36 ayat (3) Undang-u…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN P…

Yoggi Harianto

ABSTRAK Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Kutacane, penegakan hu…

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API TANPA HAK…

Fania reza rasid

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memuat ketentuan tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan, barang siapa yang tanpa hak mempergunakan senjata api dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pi…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUAT…

Mahara Sayoga

ABSTRAK MAHARA SAYOGA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 62) pp.,bibl., tabl. Nursiti S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara …

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

Fitria An Anisa

Hum Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Kenyataannya masih ada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah pengadilan Negeri Tapaktuan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pene…

PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN PADA PENGEMUDI DA…

Sarah Faradilla

Pasal 106 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan, upaya dan sanksi yang diterapkan dan…


    SERVICES DESK