Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJA…

Akmal Mushaddiq

Pasal 65 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi pidana baru telah ditambahkan di KUHP baru sebagai salah satu solusi dari permasalahan jumlah hunian yang berlebih di lapas. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana pentingnya pidana kerja sosial pada sistem pemidanaan di Indonesia yang baru, lalu bagaimana pidana kerja sosial bisa menjadi solusi guna menghilangkan kekurangan pidana penjara menjadi alternatif dari pidana penjara. Temuan penelitian ini…

TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP PEMBENTUKAN MAJELIS PROFES…

Faiz Al-imtiyaaz

Dalam dunia Penerbangan kecelakaan pesawat sering terjadi khususnya di Indonesia, karena itu perlu ditingkatkannya kepedulian dari pemerintah dan pemilik pesawat, untuk mengurangi kriminalisasi terhadap personel penerbangan khususnya Pilot, perlunya dibentuk Majelis Profesi Penerbangan yang akan meningkatkan kompetensi personel penerbangan dan menegakkan etika profesi di dunia penerbangan Indonesia. Karena itu perlu dibentuknya Majelis Profesi Penerbangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nom…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENUMPANG BUS KELAS NON-STOP TRAYEK BANDA ACEH - MEDAN …

MUHAMMAD DWI FEBRIAN

ABSTRAK Muhammad Dwi Febrian, 2024 Perlindungan Konsumen Penumpang Bus Kelas Non- Stop Trayek Banda Aceh - Medan yang Mengalami Keterlambatan dalam Pengangkutan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 67), pp., bibl., tabl. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi ser…

CYBERSTALKING TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI …

CUT SALSABILA AMANDA

ABSTRAK Cut Salsabila Amanda CYBERSTALKING TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,61) pp.,bibl.,tabl. (2023) (M. Iqbal, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Setiap orang yang d…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKA…

Lutfia Cantika

ABSTRAK LUTFIA CANTIKA (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN. (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,bibl.,tabl.,app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pada Pasal 83 ayat (1) huruf b mengenai, Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa dilengkapi dengan Surat K…

ASIMILASI RESIKO PENGULANGAN TINDAK PIDANA SAAT PANDEMI COVID-19 ( SUATU PENE…

MUHAMMAD HAVIES

ABSTRAK M.Havies, (2023) Asimilasi Resiko Pengulangan Tindak Pidana Saat Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal, S.H., M.H. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan dibebaskan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam administratif pemberian asimilasi ini, salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah laporan penelitian …

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PENJARA (SUATU PENELITI…

NANTA SHAKA MUZAKKY

ABSTRAK Nanta Shaka Muzakky 2023 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Keberadaan Hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 277 ayat (1 dan 2) KUHAP, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk mengatasi kesenjangan antara putusan hakim dengan kenyataan pelaksanaannya. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lem…

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 36 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TE…

NADHIRA FRISCILIA

ABSTRAK Nadhira Friscilia, (2023) Penerapan Sanksi Pidana Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri..Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v, 70) pp., bibl., tabl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 36 ayat (3) Undang-u…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN P…

Yoggi Harianto

ABSTRAK Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Kutacane, penegakan hu…

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API TANPA HAK…

Fania reza rasid

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memuat ketentuan tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan, barang siapa yang tanpa hak mempergunakan senjata api dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pi…


    SERVICES DESK