PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TRAVEL SECARA ONLINE M…
Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penipuan menjadi salah satu bentuk
kejahatan siber yang cukup dominan, dengan modus operandi yang terus
berkembang dan memanfaatkan kelemahan masyarakat dalam bertransaksi secara
digital. Pelaku umumnya menggunakan identitas palsu, akun fiktif, serta
menawarkan harga yang tidak wajar untuk menarik korban. Penegakan hukum
terhadap tindak pidana ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 378
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang peni…
PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TA…
ABSTRAK
Safira Mahruzza,
2023
PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN PENCIPTA PADA MEDIA SOSIAL
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi. 77),pp., bibl.
Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M.
Karya fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN TAMBAK UDANG TRADISIONALRN(SU…
Ketentuan mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sedangkan konsepsi wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUHPer. Ketentuan tersebut menegaskan adanya tanggung jawab hukum bagi pihak yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tetapi dalam praktinya wanprestasi masih terjadi terutama pada Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
T…
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI …
ABSTRAK
Said Amirul bakri
(2025)
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Suatu
penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
Banda Aceh.
(Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala)
(v,58),pp.,bibl.,tabl.
(Nurhafifah, S.H., M.H.)
Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, ter…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI W…
Pasal 37 angka 13 dalam UU Cipta Kerja (yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan/P3H) mengatur sanksi pidana bagi perorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen sah, atau hasil pembalakan liar, dengan denda hingga Rp2,5 miliar. Meskipun telah diatur sanksi tegas, praktik illegal logging masih terjadi di Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya, menunjukkan perlun…
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (SUATU PENE…
Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana sebagai salah satu hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak atas remisi telah dijamin dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh masih dijumpai kondisi bahwa tidak seluruh warga binaan pemasyarakatan memperoleh remisi.
Tujuan dari penelitian ini ad…
PEMBUKTIAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA CYBER: KAJIAN FORENSIK DIGI…
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana cyber. Kejahatan cyber menimbulkan tantangan baru karena bersifat lintas batas, kompleks, dan sangat bergantung pada bukti elektronik sebagai alat pembuktian utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan validitas alat bukti digital dalam tindak …
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (SUATU PENE…
Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya pada Pasal 281 mengenai kewajiban kepemilikan SIM, Pasal 287 ayat (1) terkait pelanggaran rambu atau marka jalan, serta Pasal 291 ayat (1) mengenai kewajiban penggunaan helm standar. Meskipun aturan tersebut telah menetapkan sanksi denda untuk menciptakan ketertiban, namun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, angka pelanggara…
