Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM

SAHDA MUSYARRI

ABSTRAK Sahda Musyarri (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp., bibl. (Susiana, S.H., M.H.) Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai P…

LEGAL ANALYSIS ON THE SPECIAL MILITARY OPERATION IN UKRAINE BY RUSSIA BASED O…

Muhammad Shidqi

Pada tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin, Presiden Rusia, memutuskan untuk melancarkan serangan ke Ukraina yang dikenal dengan Operasi Militer Khusus. Serangan itu dimulai ketika pasukan militer Rusia menyusup ke perbatasan Ukraina mulai dari Belarus di utara, Semenanjung Krimea di selatan, dan wilayahnya sendiri di timur. Serangan tersebut merupakan masalah terhadap prinsip kedaulatan, karena melanggar kedaulatan Ukraina, integritas wilayah, dan independensi politik. Rusia mengklaim kep…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN REKENING PASIF (DORMANT ACCOUNT) OLEH P…

ADITYA PRABAWA

Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwasannya bank merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam menghimpun dana, bank menggunakan rekening sebagai tanda pengenalnya, yang apabila nasabah tidak melakukan mutasi yang aktif rekening tersebut akan berubah status menjadi rekening pasif, namun tidak diketahui dampak keberadaan reken…

PENERAPAN KETENTUAN PASAL 73 AYAT 2 UNCLOS 1982 TERHADAP KAPAL ASING PELAKU I…

Nafisah Wardah Nasution

Ketentuan pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 sebagai salah satu bentuk penegakan hukum negara pantai menyatakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Namun pada kenyataannya, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, bahkan sampai saat belum pernah menerapkan ketentuan yang dimaksud. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan…

CYBER DIPLOMACY LAW TO IMPROVE CYBER SECURITY IN INDONESIA (STUDY ON BSSN)

Rafiqa Nuzula

EXAMINING THE ASEAN CROSS-BORDER PERSONAL DATA TRANSFER REGULATION AND ITS CO…

Merlita Yuli Safitri

ABSTRACT MERLITA YULI SAFITRI 2023 Examining The ASEAN Cross-Border Personal Data Transfer Regulation And Its Compatibility With Indonesian’s Personal Data Protection Law Faculty of Law, Syiah Kuala University (ix.74 ), pp.,abbr., bibl. Mahfud, S.H., LL.M Nowadays in the digital era, there has been an increase in the use and transfer of personal data in various countries. ASEAN has formed a regional instrument (ASEAN Framework o…

KOMERSIALISASI PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN PENCIPTA DI KECAMATAN SYIAH KUALA …

Syifa Hasvia Putri

Pasal 9 angka 3 UUHC menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Selanjutnya pasal 10 UUHC juga memberikan penegasan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.” Namun, kenyataannya pada saat ini mas…

TANGGUNGJAWAB PERDATA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA…

FAIZA ZUHRA

Tanggungjawab perdata merupakan bentuk pemenuhan kewajiban individu dengan individu yang lain dalam melaksanakan isi dari perikatan atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan nota kesepakatan bersama antara UPTD Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo dengan UPTD Pasar Kota Banda Aceh yang menjadi Undang-Undang bagi keduanya sesuai Pasal 1338 KUHPerdata yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu UPTD PPS Kutaraja Lampulo b…

THE RESPONSIBILITY OF THE GAMBIAN GOVERNMENT TO PROTECT CHILDREN FROM SEXUAL …

Oumie Njie

-

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

HASRATI

ABSRAK HASRATI, (2022) Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 53 ), pp.,tabl.,bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu Negara dan tergolong Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di atur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tah…


    SERVICES DESK