Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENJATUHAN PIDANA PENGGANTI DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH…

Poppy Gysta Firdisa

Pemenjaraan terhadap pelaku illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memerlukan perjanjian bilateral antar negara sebagai konsekuensi dari peratifikasian United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur hal yang sama. Namun pada kenyataannya dalam putusan No. 24/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Tpg hakim menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap pela…

PENGABAIAN PRINSIP CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 21/JN/2022/MS.BNA TERKAIT JA…

AYATULLAH KHUMAINI

Pengaturan concursus bertujuan untuk menjamin adanya keadilan dalam hukum pidana. Pengabaian terhadap prinsip tersebut dapat berdampak pada ketidakadilan sebagaimana tergambar dalam putusan nomor 21/JN/2022/MS.Bna yang mengabaikan adanya fakta bahwa terdakwa melakukan beberapa tindak pidana. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan yang menjadi dasar dalam pertimbangan hakim mengabaikan prinsip concursus dalam Putusan Nomor 21/JN/2022/MS.Bna dan untuk menjelaskan serta menilai konsistensi …

PENEGAKAN HUKUM JARIMAH MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGAH OLEH SATUAN POLISI PA…

ILHAM DANULI

Qanun acara jinayat mengatur pidana maisir (judi) tentang hukuman cambuk yang dikenakan terhadap tindak pidana maisir bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”, Namun pada kenyataannya meskipun dilarang …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH DAN MEMPERNIAGAKAN OR…

M. AFIF AUGIANSYAH

ABSTRAK M AFIF AUGIANSYAH 2024 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH DAN MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH HARIMAU SUMATERA DI DAERAH ACEH TIMUR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73), pp., tabl., bibl. (Khairil Akbar, S.HI., M. H.) Harimau sumatera termasuk salah satu satwa liar yang dilindungi oleh Pasal 21 Ayat (2) Junto Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber …

PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TA…

FARAH SABILA

Pemidanaan berupa penjara dan denda dalam Pasal 49 Undang-Undang PKDRT dipandang hanya berfokus kepada pelaku, sedangkan dampak dari pemidanaan tersebut masih menyisakan persoalan penelantaran. Permasalahan utama sebenarnya adalah tidak diberikan nafkah dalam rumah tangga sehingga pemidanaan dalam pasal tersebut belum menjawab persoalan korban penelantaran. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pelindungan terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam aturan hukum…

TINDAK PIDANA MENJADIKAN PENADAHAN SEBAGAI KEBIASAAN (ANALISIS TERHADAP PUTUS…

MUHAMMAD HAFIDH AL-FAZI

ABSTRAK 2024 (Khairil Akbar, S.HI., M.H) Penadahan dapat diartikan menerima, menyimpan, membeli, menggadai dan menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan, serta dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Menjadikan penadahan sebagai kebiasaan yang diatur pada pasal 481 KUHP memiliki unsur menjadikan kebiasaan yang mana unsur tersebut dapat terpenuhi dengan adanya pengulangan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengulangan tindak pidana sudah d…

PENJATUHAN ‘UQUBAT OLEH HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA SUBULUSSALAM TERHAD…

David Alfandi

Aceh sebagai daerah istimewa, telah menetapkan Qanun Jinayat sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang salah satu materinya mengatur tentang pemerkosaan yang pelakunya tidak dibatasi pada subjek dewasa saja, tapi juga meliputi pelaku anak, sementara itu, anak sebagai pelaku memiliki dasar pengaturannya tersendiri di dalam UU SPPA, yang beberapa ketentuannya tidak sejalan dengan Qanun Jinayat. Skripsi ini ditujukan untuk menjelaskan tentang jenis, bentuk, dan ukuran pidana yang da…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANA…

Firjatullah

ABSTRAK FIRJATULLAH, (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Pidie Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 62) pp.,tabl.,bibl. Khairil Akbar, S.HI., M.H. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak dari pelecehan seksual yang dimana memiliki hukuman kumulatif yaitu pidana penjara dan…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGRNNOMOR 324/PDT.SUS-HKI/2021 MENGENAI …

DICKY NUGRAHA HUTAPEA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di masyarakat karena sangat berkaitan dengan hak ekonomi seseorang yang dilanggar. Hak ekonomi atas suatu ciptaan dipegang oleh pencipta dan pemegang hak cipta, seperti kasus antara Deddy Fan Buntoro dan Deddy Krisniadi dalam Putusan Nomor 324/PDT.SUS-HKI/2021. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan perkara Nomor 324 K/Pdt.S…

TINDAK PIDANA MENANGKAP DAN MENGANGKUT SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS SIAMA…

SHAVIRA MAIZA KESUMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Siamang tergolong dalam satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDE), namu…


    SERVICES DESK