Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI NOMOR: 19/PDT.G/2018/PA.GS…

Aldi Zil Ikram

Dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa saksi di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst majelis hakim…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 85/PDT/2019/PT.BNA TE…

Verdinal Kharisma

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 85/PDT/2019/PT.BNA TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH BERDASARKAN SERTIFIKAT SPORADIK (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh) (iv,57) pp.,bibl., tabl. (KADRIAH, S.H., M.Hum) Kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah suatu akibat dari perbuatan yang melawan hukum termasuk juga dengan mengambil ha k atas tanah seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perse…

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN RNPERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO

MUHAMMAD FARID

ABSTRAK MUHAMMAD FARID, 2022 AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) (vi, 58) pp.,bibl. (KADRIAH, S.H., M.H.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri yang sah serta bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekalipun demikia…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOM…

MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH, 2022 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/ Pdt.Sus-Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan yang memutus permohonan kepailitan yang diajukan PT Nasional Jaya Elektronik kepada Eriek Houston. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memutus menolak permohonan kepailitan ini. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber h…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOM…

MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH, 2022 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/ Pdt.Sus-Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan yang memutus permohonan kepailitan yang diajukan PT Nasional Jaya Elektronik kepada Eriek Houston. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memutus menolak permohonan kepailitan ini. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber h…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA OPERASI YUSTISI …

Nurfadhilah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan pasal 93 yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangin penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarudaratan kesehatan masyarakat di pidana paling lama satu tahun atau denda maksimal 100.000.00, selanjut nya Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protkol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Tujuan Penulisan skripsi ini yaitu unt…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SUATU PENEL…

WIDYA SYAHRANIE HIDAYAH

Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia harus dihormati oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun yang terjadi di dalam perjanjian ini adalah pihak calon pekerja migran Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga perjanjian ini tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia antara PT Anugerah Diantas Cabang Medan dengan calon pekerja migran terdapat wanprestasi yang di…

KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI

Yanuar Panji Indra

ABSTRAK YANUAR PANJI INDRA, (2022) Syamsul Bahri SHI.,M.A Undang undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahfir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Didalam pasal 35 undang-undang perkawinan tidak begitu dijelaskan mengenai kedudukan harta perkawinan. Dalam sebuah perkawinan tentunya terdapat harta perk…


    SERVICES DESK