KONSINYASI TERHADAP TANAH SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH PELABUHAN BALOHAN SA…
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan timbul ketika objek pengadaan tanah berada dalam status sengketa, sehingga menghambat proses pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 men…
KEPEDULIAN PEMERINTAH GAMPONG DAN PERAN EKONOMI KELUARGA TERHADAP STUNTING PA…
Dina Hanifa (2026), Kepedulian Pemerintah Gampong Dan Peran Ekonomi Keluarga Terhadap Stunting Pada Anak Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. [Skripsi, Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Ismail, S.Pd., M.Pd dan Irma Anggraini, S.Pd., M.Pd.
Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, karena berdampak pada pertumbuhan fisik, kemampuan kognitif, dan perkembangan sosial anak. Kondisi ini dipengaruhi oleh kepedulian pemerintah gampong da…
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN
ABSTRAK
Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth.
Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …