Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA HOTEL BERDASARKAN ONLINE CUSTOMER RE…

Zulvi Aliviya Amanda

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan tentang hak-hak dari pelaku usaha, salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, serta hak untuk membela dirinya dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan konsumen. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) melarang memberikan informasi yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama…

INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN DI PROV…

Ahmad Buchori

INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINN DI PROVINSI ACEH Ahmad Buchori* Mohd. Din** Sulaiman*** Abstrak Kejahatan asal usul perkawinan merupakan salah satu perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 279 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan asal- usul perkawinan. Maraknya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan legalitas dari pemuka agama yang menyebabkan terjadinya keresahan dalam masyarakat Aceh. Terdapat sekitar 40 kasus kejahatan asa…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK…

SARAH RAIHANAH

Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak menyebutkan bahwa dibentuknya Kota Layak Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat berkembang, berpartisipasi dan terlindungi secara optimal. Tetapi masih ada anak yang belum terpenuhi hak dilindungi, kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Gampong Layak Anak dan terjadinya pandemi setelah Gampong Lamgugob menjadi Gampong Layak Anak(GLA). Oleh karena itu Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tersebut belum dap…

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN…

M. Faza Adhyaksa

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN (BUDGETING) DAN PENGAWASAN (CONTROLLING) TERHADAP KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH TAHUN 2018 M. Faza Adhyaksa Syarifuddin Hasyim M. Gaussyah ABSTRAK Aceh adalah salah satu Provinsi yang memiliki hak otonomi khusus, yaitu memiliki tata pemerintahan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, hal ini diatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerin…

PENGATURAN AMBANG BATAS PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) BERDASARKAN KETENTU…

IMAM BUCHARI

Pengaturan ambang batas Presiden (presidential threshold) yang diatur pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, didalamnya terdapat salah satu poin penting yang telah disahkan mengenai ketentuan tambahan sebagai persyaratan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% jumlah kursi DPR atau minimal 25% perolehan suara sah nasional. Namun, besaran ambang batas Presiden tersebut menimbulkan polemik dari berbagai kalanga…

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENGANGGARAN UNTUK PENANGG…

Mukhsin

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Mukhsin* M. Gaussyah** Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir*** ABSTRAK Pasal 316 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa” dan “kepala daerah mengajukan peraturan daerah tentang Perubahan APBD …

KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKET…

MUHAMMAD YAZIDIL ILMY

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK merupakan bagian dari Lembaga Adat tingkat Kampung dikabupaten Aceh Tamiang. Namun, kedudukanya sebagai Lembaga Adat tingakat kampung belumm berjalan secara maksimal karena perannya dalam menyelesaiakan sengketa dalam menyarakat tidak terlihat dari pada Lembaga Adat lainya. Selain itu, Pasal 44 huruf g dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 yang memberikan tugas terhadap MDSK dalam meyelesaiakan sengketa yang timbul…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIL…

Julian Triansyah

Penerapan Prinsip kehati-hatian PPAT dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu diharuskan kepada PPAT untuk menerima surat keterangan dari kantor pertanahan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat, dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yaitu diharuskan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah kepada ahli waris (ahli waris lebih dari satu) apabila peme…

STATUS HUKUM TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

HANIFUL HUDA

Menurut Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, namun kenyataannya ada pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan dimana seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya baik secara jelas maupun kiasan, sehingga menyebabkan jatuhnya talak kepada istri. Penulisan skripsi …

TINDAK PIDANA PENADAHAN RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGER…

M. IQBAL ALWANSYAH

ABSTRAK M. IQBAL ALWANSYAH, (2022) TINDAK PIDANA PENADAHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67) pp.,bibl.,tabl (Mahfud, S.H., LL. M.) Berdasarkan 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau meny…


    SERVICES DESK