Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKA…

Lutfia Cantika

ABSTRAK LUTFIA CANTIKA (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN. (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,bibl.,tabl.,app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pada Pasal 83 ayat (1) huruf b mengenai, Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa dilengkapi dengan Surat K…

PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI DATA PENERIMA …

ZAHARA MALDINA

ABSTRAK 2023 ZAHARA MALDINA, 2023 PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GAMPONG SUKAJAYA KECAMATAN MUARA TIGA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,63) pp, tabl, bibl. Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum. Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kab…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (ANALISIS…

Rahmat Nurhidayat

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan seseorang atau korporasi, secara yuridis tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku jika kerusakan lingkungan berdampak serius terhadap lingkungan, namun dalam kenyataannya…

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH …

Deddi Maryadi

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho) Deddi Maryadi* Dahlan** Azhari*** ABSTRAK Pemanfaatan secara maksimal sistem informasi teknologi secara masif dalam hal pelaksanaan sidang pidana menggunakan sarana elektronik adalah untuk mengikuti perkembangan hidup dimasyarakat dan demi terwujudnya efektifitas dari pelaksanaan sidang pidana di era yang serba digital. Oleh karena itu, …

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KA…

Mauriska Khairunnisa

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598/PDT/2016) Mauriska Khairunnisa* Darmawan** Iskandar A Gani*** ABSTRAK Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Sipil (Pencatatan Perkawinan), sebelum perkawinan itu berlangsung dan ia mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Contohnya yang dialami oleh …

PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIK…

Marinda Handayani Djamaluddin

Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Sejalan dengan itu Pasal 56 ayat (1) UU No. 12/2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelengaraan pembimbingan kemasyarakatan itu meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Se…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (ANAL…

Siti Marjani Salsabiila

Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didalamnya mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Setelah berlakunya qanun ini timbul permasalahan berupa belum tercapainya perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, hal ini dikarenakan bentuk rumusan pidana yang diatur di dalam qanun ini berupa pidana alternatif yaitu pidana cambuk atau pidana kurungan atau pidana denda. Rumusan pidana alternatif ini memberikan kesempa…

PEMENUHAN HAK LEGITIME PORTIE DALAM HIBAH WASIAT BERDASARKAN KUHPERDATA DAN K…

Ridha Hayati

Legitime portie merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada para ahli waris, terhadap bagian mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat. Legitime Portie diatur dalam Pasal 913-920 KUHPerdata. Selain KUHPerdata legitime portie juga diatur dalam Hukum Islam yang disebut ashab alfurudh atau dzawil furudh, yang dasar hukumnya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Pasal 195 Kompila…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (S…

Magfirah

ABSTRAK MAGFIRAH 2023 TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp., bibl., tabl. (Nursiti, S.H., M. Hum) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dalam UU SPPA ada tiga ketegori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tind…

DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …

Sitti Uswatul Hasanah

ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…


    SERVICES DESK