Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PASAL 27 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS U…

Zamharir

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diketahui umum”. Namun, faktanya konten kreator tersebut tidak dijerat d…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK …

Said Muammar Fithra

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS AKTA YANG DIBUATNYA DI KOTA BANDA ACEH Said Muammar Fithra, Ria Fitri, Iskandar A. Gani ABSTRAK Notaris memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang dibuatnya dan menjadi tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P. Dalam prakteknya, masih terdapat notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya seperti tidak memba…

PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM PEMILIHAN WALI NANGGROE DI ACEH

Badri

PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM PEMILIHAN WALI NANGGROE DI ACEH BADRI HUSNI ISKANDAR A. GANI DARMAWAN ABSTRAK Wali Nanggroe adalah pimpinan Lembaga Wali Nanggroe yang lahir sebagai amanat MoU Helsinky di Swedai dan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Aceh serta berwenang membina dan melestarikan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat adat dan budaya lokal di Aceh. Wali Nanggroe di Aceh dipilih berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) dalam UUPA dan diatur secara khusus d…

PELAKSANAAN REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (SUATU PENELITIAN D…

TASHA RAMANDA

Pemilihan umum adalah instrumen demokrasi yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan terpilih. Salah satu unsur terpenting dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah hadirnya penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Dalam konteks ini, rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan aspek penting untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan prinsip keumuman, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan. Namun dalam praktiknya, proses rekrutme…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH

Annie Conny Potu

Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rakyat aceh selama ini banyak mengalami Pelanggaran HAM masa lalu dan banyak tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban …

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAER…

Juwakir

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRAK Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilaya…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU (PENELITIA…

Novi Niazari

Pendekatan pidana dalam penyelesaian perkara menggunakan mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice) saat ini sedang menjadi perhatian di semua kalangan aparatur penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing Lembaga Penegak Hukum telah menerbitkan aturan yang mengatur praktik keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang…

PRINSIP OTONOMI KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM KAITANNYA DENGA…

Dedi Wijaya

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang IKN menyatakan bahwa, sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Substansi Undang-undang IKN ini telah memberikan amanat kepada otorita untuk mengatur pemerintahannya sendiri, maka akan ada produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Otorita. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN ya…

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA…

Maqfirah Ulfa

Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat Universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas wajib dilindungi.Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) memuat hak-hak khusus untuk pe…

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN…

Safia Ukhri

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Safia Ukhri * Yusri ** Teuku Saiful ABSTRAK *** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. UUPA memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan dan tugas PPAT dalam sistem pertanahan Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dimana PPAT diwaji…


    SERVICES DESK