NETRALITAS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Dalam Praktiknya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto…
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARA…
ABSTRAK
Dinda Aulia
(2025)
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN ACEH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DI ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 74), pp., tabl., bibl.
(Prof. Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum.)
Pasal 6 huruf c, h, dan m Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016
mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Masyarak…
KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH DALAM IMPLEMENTASI QANUN…
Berdasarkan Pasal 6 huruf e Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024, Menyebutkan bahwa KPI Aceh memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh bentuk penyiaran termasuk media baru. Tetapi dalam praktiknya, KPI Aceh belum bisa menjalankan kewenangan terhadap media baru secara maksimal. Hal ini karena UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum mengatur tentang media baru sebagai bagian dari ranah penyiaran yang diawasi KPI secara nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bag…
