Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PERANGKAT KAMPONG DAN KETUA ADAT DALAM MENANGANI PERCERAIAN SECARA AD…

Wulandari Br Tumangger

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 disebutkan “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam praktiknya di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam masih ada anggota masyarakat yang melakukan perceraian secara adat. Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelaskan proses perceraian secara adat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, untuk…

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (SUATU PE…

RAIHAN NABILA

ABSTRAK RAIHAN NABILA, (2024) PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63) pp.,tabl.,bibl. Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kejaha…

HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN PENGETAHUAN TENTANG 1000 HARI PERTAMA…

Muhammad Adril Aufa Munawar

Periode seribu hari pertama kehidupan adalah periode emas yang dimulai sejak terjadinya konsepsi sampai anak berusia 2 tahun sehingga pertumbuhan dan perkembangan seorang anak perlu diperhatikan pada periode ini. Pengetahuan ibu hamil penting sehingga dapat berpengaruh pada sikap ibu pada 1000 HPK yang yaitu pemahaman mengenai gizi, pola asuh, dan pengolahan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik dengan pengetahuan ibu hamil tentang 1000 hari pertama kehidupa…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI (SUATU…

Aulia Nurul Hakkiki

ABSTRAK Aulia Nurul Hakkiki, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl.tabl. Ishak, S.H., M.H Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian o…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 41/PDT.SUS/2021/PN. …

Miftahul Husna

Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.Sus/2021/PN. Niaga Jkt.Pst. Pemohon adalah PT. Bank Qnb Indonesia Tbk merasa dirugikan karena PT. Nipres Tbk selaku Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya terkait pembayaran termohon kepada pemohon seperti yang tertulis dalam isi perjanjian perdamaian. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan Pemohon dengan alasan adanya perbedaan persepsi dan perselisihan pendapat antara Pemohon dengan Termohon terhadap pemenuhan prestasi da…

PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA MELALUI ASURANSI PERIKANAN BAGI NELAYAN…

Dhaifina Rizki Damelia

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam. Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan untuk memberikan jaminan dalam bentuk Asuransi Perikanan kepada nelayan tradisioanal. Namun di dalam pratiknya masih terjadi kendala dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan kerja melalui asuransi perikanan bagi nelayan tradisional. Hal ini ditunjukkan masih adanya nelayan y…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA …

Rivanza Al Achyar

ABSTRAK Rivanza Al Achyar, (2023) TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 52) pp., tbl., bibl. (Ainal Hadi S.H., M.Hum,). Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penj…

PERKAWINAN USIA ANAK DAMPAKNYA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Shella Oetharry Gunawan

Dalam Pasal 4 Undang –Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang tersebut menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, orang tersebut ma…

PENERAPAN ASAS TOLONG MENOLONG DALAM PERJANJIAN GALA TANAH SAWAH PADA MASYAR…

Rahma Muliani

Perjanjian gala (Gadai tradisional) merupakan suatu perjanjian yang objeknya adalah tanah/sawah tertentu. Dalam hal ini, hak untuk menguasai tanah/sawah akan beralih kepada yang menerima gala/gadai. Adapun pengusahaan tanah tersebut tetap berada pada orang yang menggala-kan. Setiap musim panen itu berkewajiban membayar sewa kepada yang menerima gala/gadai. Penerapan asas tolong menolong dalam perjanjian gala tanah sawah tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa kendala dan tantangan, sep…

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN DI MAH…

Ewidya Santri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian masing-masing pihak mendapat separuh dari harta bersama. Dalam kenyataannya di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pelaksanaannya pihak suami sering menguasai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, pihak suami sering melakukan kecurangan, seperti meng…


    SERVICES DESK