Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DETERMINAN KOMPETENSI GURU MELALUI KEPEMIMPINAN PROFETIK DAN SPIRITUALITAS

Mirza

Mengacu pada pemeringkatan pendidikan di Indonesia Aceh masih berada pada peringkat 20 besar dari 33 provinsi, dan telah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menaikan peringkat dengan pelatihan bagi peningkatan kompetensi guru. Penataan lebih kepada ranah kognitif sementara ranah sikap belum di pertimbangkan. Spriritualitas dan prophetik leadership mempunyai kontribusi yang efektif dalam menata kompetensi guru yang berpengaruh pada pendidikan Aceh dimasa datang. Kondisi lapangan menunjuk…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA JASA DAN ALAT DEKORASI …

Fauzul Azim

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa, “sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Pada praktiknya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa jasa dan alat dekorasi pernikahan pada Caca Pelaminan, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewaj…

PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIA…

Rama Husnayanti

ABSTRAK Rama Husnayanti 2024 PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,52),pp.,bibl. Dr. M. Adli, S.H.,MCL Dalam masyarakat aceh, apabila terjadinya persengketaan di Gampong diselesaikan secara Adat oleh lembaga adat Gampong, seperti yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiada…

PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN RAWAT INAP DI RSUD SULTAN I…

Muna Safira Az-Zahrah

Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan pelaksana pelayanan publik harus berperilaku adil, tidak diskriminatif, dan tidak menyimpang dari prosedur. Dalam praktiknya di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya masih terdapat keluhan pa…

PROBLEMATIKA PENGAJARAN DAN RESPON GURU TERHADAP PROFESINYA SEBAGAI TENAGA PE…

JAMALIAH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika pengajaran Bahasa Inggris pada SMA kabupaten Pidie dan untuk mengetahui bagaimana respon guru terhadap profesinya sebagai tenaga pendidik professional. Kuisioner, lembaran observasi, panduan wawancara dan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dari 11 guru Bahasa Inggris perempuan dan 8 guru laki-laki dari 6 sekolah sebagai sampel yang terpilih secara random berdasarkan wilayah. Data dari kuisioner dan lembaran observasi…

TANGGUNG JAWAB JASA PENGANGKUTAN BARANG KARGO TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK…

AHMAD FADHIL IZDIHAR

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam pelaksanaan layanan jasa pengangkutan barang PT. Buraq Caesar Kargo, terdapat konsumen yang mengalami kerusakan pada barang kargo mereka dan mengajukan klaim ganti kerugian kepada pelaku usaha. Penuli…

PRAKTIK PERJANJIAN GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI GAMPONG TUMBO …

Niva Adillah

ABSTRAK Niva Adillah 2024 PRAKTIK PERJANJIAN GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI GAMPONG TUMBO BARO, KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,64) pp.,bibl.,tabl. Prof. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. Perjanjian gala di Gampong Tumbo Baro terdiri atas bentuk lisan dan menggunakan surat perjanjian. Perjanjian tersebut ada yang memiliki tenggat waktu dan tanpa tenggat waktu. Walaupun terdapat tenggat waktu, pihak pembe…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN MEDIS DALAM PER…

NAUFAL MAULANA

ABSTRAK NAUFAL MAULANA (2024) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Suatu Penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73) pp.,bibl.,app. Ishak, S.H., M.H. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak ses…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FAR…

Mirna Maya Rezeki

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan pada saat ini adalah kejahatan di bidang sediaan farmasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi ”Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik,mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedi…

EFEKTIVITAS PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PENGUASAAN HARTA DALAM PERKAWINAN (SUAT…

SANAZ ALHUSNA AZNI

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Begitu pun halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6…


    SERVICES DESK