Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS WACANA DALAM KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DI PROV…

M.FARHAN IDRIS

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang ada di Provinsi Aceh menimbulkan berbagai masalah dengan maraknya pertambangan tanpa izin tidak terlepas dari manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadikan mata pencahariannya dari kegiatan aktivitas tanpa izin sehingga menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan. Langkah utama yang harus dilakukan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pengendalian penambangan emas tanpa izin di …

PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA D…

CUT SILMINA NAJWA

ABSTRAK Skripsi ini mengkaji tentang Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Pengingkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kota Banda Aceh Pada Pemilu 2019. Pendidikan politik dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khusunya pemilih pemula serta dapat meningkatkan partisipasi di dalam dunia politik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Pengingkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kota Banda Aceh Pada Pemilu 2019. Teori pada penel…

ANALISIS DISTORSI PADA PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN VA…

Muhammad Naufal Muzakkir

ABSTRAK Pandemi Covid-19 telah membawa berbagai perubahan perilaku terhadap seluruh aspek kehidupan di dunia tanpa terkecuali, termasuk di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan wabah Covid-19, termasuk penanganan Covid-19 pada proses pelaksanaan vaksinasi. Di Banda Aceh Berbagai pro dan kontra hadir pada partisipasi masyarakat terhadap penerapan kebijakan vaksinasi Covid-19, sayangnya eksistensi penerapan kebijakan vaksinasi Covid-19 ini dilihat tela…

PENGELOLAAN RITEL LOKAL DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL / RAKYAT SEBAGAI U…

FAHRUR ROZI

ABSTRAK Provinsi Sumatera Barat salah satu Provinsi yang menerbetikan aturan mengenai perlindungan usaha kecil yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Diterbitkan regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pedagang dan pengelola pasar tradisional dan juga untuk memprioritaskan kesempatan bagi pelaku usaha pasar tradisional. Dengan adanya peraturan yang mengatur terkait pemberdayaan pasar tr…

ANALISIS FUNGSI DPRK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN N…

Putri Sakinah

ABSTRAK Pengawasan adalah salah satu fungsi dewan yang di jalankan oleh DPRK Banda Aceh. Dalam penelitian ini, fungsi pengawasan yang dijalankan terdapat pada implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang retribusi parkir untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh. Adanya kekurangan yang di bangun dalam relasi DPRK Kota Banda Aceh dengan instansi atau dinas yang menjalankan kebijakan menjadi salah satu akibat belum adannya kesiapan dalam mengelola retribusi parkir sebagai penerimaan PAD dengan o…

ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG KUTELINTANG KABUPATEN GAYO LUE…

fadilah dinda lismayana

BUMK merupakan suatu badan atau lembaga perekonomian milik kampung yang didirikan oleh pemerintah kampung untuk memajukan perekonomian kampung dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kampung. Namun disini terlihat masyarakat kampung belum merasakan kesejahteran dan perekonomian kampung juga belum bisa ditingkatkan oleh pemerintah kampung terlihat dari permasalahan program BUMK salah satunya koprasi simpan pinjam banyak masyarakat yang belum bisa m…

STRATEGI PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2…

TENGKU DEVANI PUTRA PASLA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum terhadap keterwakilan perempuan terpenuhi 30%, saat ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Aceh Tamiang sudah memenuhi kuota 30% tersebut dan mengalami peningkatan pada pemilihian umum 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi keterwailan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan di lembaga legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan tersebut. Metode penelitian yan…

PEMENUHAN HAK DIPILIH PENYANDANG DISABILITAS OLEH PARTAI POLITIK DALAM PEMILI…

LUTFI AGATHA FILIANGGI

Penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi, ketersisihan dan keterlantaran. Kondisi tersebut mendorong mereka menjadi individu yang kurang berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial maupun politik. Partisipasi kaum penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Kota Banda Aceh masih sedikit, terutama pasrtisipasi penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang dapat membuat hambatan terhadap proses berlangsungnya pemilu dan peme…

ANALISIS PERAN OMBUDSMAN ACEH TERKAIT PENCEGAHAN MALADMINISTRASI BIROKRASI PA…

NADIA PRATIWI AYU

ABSTRAK Salah satu lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Indonesia adalah Ombudsman Republik Indonesia yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan badan swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pel…

ANALISIS KETERTIBAN SOSIAL DALAM RUANG DAN KELAS (STUDI KASUS : JARIMAH ZINA …

Thasya Mardatillah

ABSTRAK Qanun Jinayat merupakan hukum pidana Islam di Aceh yang mengatur mengenai pembuktian dan sanksi terhadap berbagai jarimah, salah satunya adalah jarimah zina. Khusus jarimah zina, pembuktian dalam Qanun Jinayat diatur pada pada pasal 182 angka 5 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa “Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, te…


    SERVICES DESK