KETERLIBATAN DAYAH DALAM PERPOLITIKAN PRAKTIS DI ACEH PADA PILEG 2019 (STUDI …
Dayah adalah lembaga pendidikan seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh No 5 tahun 2008 pasal 1 ayat 19 yaitu Dayah berperan dalam memberikan percerdasaan yang berfokus pada pendidikan agama. Dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf h, dimana larangan berkampaye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun nyatanya Dayah juga terlibat pada perpolitikan Praktis di Aceh pada Pemilihan Legislatif 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kon…
PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI PRAKTIK MASYARAKAT DESA BLANG BAR…
ABSTRAK
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya pada PilPres 2019 diduga berhubungan dengan fenomena pelanggaran Pemilu yang sering terjadi pada masa kampanye, salah satunya adalah politik uang. Hal tersebut karena adanya Calon Kandidat, Tim Sukses, dan Simpatisan memberikan uang dengan jumlah tertentu sebelum hari PilPres 2019 di gampong-gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Blang Baroe …
TANTANGAN PARTAI ACEH DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KAMPANYE
ABSTRAK
Partai Aceh adalah Partai lokal yang memperoleh kursi DPRA terbanyak sejak Pemilu 2009, namun jumlah perolehan kursi terus menurun, dari 33 kursi pada Pemilu 2009, menurun menjadi 29 kursi pada Pemilu 2014, dan terakhir memperoleh 18 kursi pada Pemilu 2019. Tantangan pemanfaatan media sosial menjadi salah satu alternatif kampanye politik untuk meningkatkan kembali elektabilitas Partai Aceh, mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 sudah memasuki era media sosial. Penelitian ini bertujuan…
PERAN DAN FUNGSI LEGISLASI DPR ACEH DALAM MEWUJUDKAN KEKHUSUSAN ACEH
ABSTRAK
Keistimewaan Aceh dalam penyebutan peraturan daerah (Perda) ialah Qanun, yang merupakan produk hasil DPRA dan juga Gubernur Aceh dalam perjalanan pelaksanaan fungsi legislasi di temukan sejumlah masalah yang menghambat hasilnya sebuah Qanun di Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Legislatif dan Teori Kewenangan Legislatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran fungsi legislasi DPRA dalam…
ANALISIS PROSES PENGANGGARAN APBA BERBASIS APLIKASI E-RENCANA (STUDI HUBUNGAN…
ABSTRAK
Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang …
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI LOKAL PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
Perolehan kursi Partai Lokal di Kota Banda Aceh semakin merosot, mulai dari 10 kursi pada Pemilu 2009, merosot menjadi 5 kursi pada Pemilu 2014 dan merosot lagi menjadi 3 kursi pada Pemilu 2019. Merosotnya perolehan kursi ini, didasari atas marketing politik kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika marketing politik merosotnya perolehan kursi oleh Partai Lokal di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019, serta strategi marketing politik yang dilakukan. Penelitian in…
ANALISIS PENURUNAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD RI DAPIL ACEH PADA PEMILU TAHU…
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan hasil dari amandemen Undang- Undang Dasar 1945, Fachrul Razi merupakan anggota DPD RI Dapil Aceh periode 2014-2019 dan periode 2019-2014. Pemenangan Fachrul Razi pada pemilu tahun 2014 tidak terlepas dari pengaruh besar Partai Aceh dan Eks Kombatan GAM, sedangkan pada tahun pemilu tahun 2019 Fachrul Razi mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan, Hal ini tidak terlepas da…
KONTRIBUSI ACEHNESE CIVIL SOCIETY TASK FORCE (ACSTF) DALAMRNMEWUJUDKAN PERDAM…
Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) adalah lembaga masyarakat sipil
yang lahir berlandaskan kepada konflik yang telah lama berlangsung di Aceh,
atas dasar itulah perlunya dibentuk sebuah wadah yang dapat menampung
aspirasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian di Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kontribusi ACSTF dalam mewujudkan
perdamaian dan mengawal UUPA pasca perdamaian di Aceh, dan untuk
mengetahui pada pandangan dan tanggapan ACSTF terhadap pelemahan
UUPA.…
ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN ALATRNKELENGKAPAN DEWAN (AKD) DEWANRNPERWAKI…
Alat kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai tugas membantu
kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di setiap
pembuatan kebijakan. Seharusnya penetapan AKD tepat waktu, namun
hal ini tidak terjadi karena berbagai kondisi yang diduga adanya
kepentingan anggota legislatif dan elit partai. Proses pembentukan AKD
DPRA periode 2019-2024 mengalami beberapa penundaan, hingga
Januari 2020, sehingga berpengaruh kepada tugas dan fungsi DPRA itu
sendiri, pengawasan, legislasi dan anggaran. Pene…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR…
ABSTRAK
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan kebijakan pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang dengan merelokasi PKL ke Jalan Panglima Polem yang terfokus pada Pasar Kuliner. Dalam implementasinya, PKL tidak menuai protes dan bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Aceh Tamiang. Biasanya relokasi PKL di kota-kota di Indonesia menimbulkan keributan, namun di Kota Kuala Simpang tidak terjadi keributan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten …
