RASIONALITAS JANJI POLITIK AMINULLAH USMAN TERKAIT RASKIN DALAM PILKADA
ABSTRAK
Pada masa kampanye Aminullah Usman tahun 2017 di Kota Banda Aceh, Pasangan
Aminullah Usman dan Zainal Arifin telah membuat janji kampanye politik untuk
memperoleh dukungan suara, salah satu janji tersebut adalah memberikan biaya
tebus beras sejahtera yang dulu dikenal dengan raskin. Program Beras Miskin
(Raskin) merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk
meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin
melalui pendistribusian be…
KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATANRNPERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI K…
Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah
daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar
masyarakat mendapatkan kesejahteraan.Berbagai upaya kesejahteraan harus
dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik.Meningkatkan usaha
untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara
ekonomi maupun politik.Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh
dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalu…
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TERPADU BLANG…
ABSTRAK
TPA Regional Terpadu Sanitary Landfill Blang Bintang dibangun atas dasar perkembangan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Banda Aceh, namun dalam implementasi dan kewenangan pengelolaan kebijakan tersebut menjadi masalah tersendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika implementasi pengelolaan dan pembagian kewenagan atas pengelolaan TPA Blang Bin…
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACE…
ABSTRAK
Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian …
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS DIRNTEMPAT WISATARN(ANALISIS GREEN POLI…
Kawasan wisata Pantai Ulee Lheue merupakan salah satu kawasan pengembangan
kawasan wisata yang tertuang dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-
2029. Kawasan wisata ini mengalami kerusakan lingkungan akibat adanya
pembuangan sampah yang sembarangan bahkan sampai membuang sampah ke
pantai. Pada kawasan ini juga adanya bangunan dan semi bangunan yang dibangun
melebihi garis sempadan pantai kawasan rawan bencana tsunami yang telah
ditetapkan dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Tujuan da…
KETERLIBATAN DAYAH DALAM PERPOLITIKAN PRAKTIS DI ACEH PADA PILEG 2019 (STUDI …
Dayah adalah lembaga pendidikan seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh No 5 tahun 2008 pasal 1 ayat 19 yaitu Dayah berperan dalam memberikan percerdasaan yang berfokus pada pendidikan agama. Dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf h, dimana larangan berkampaye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun nyatanya Dayah juga terlibat pada perpolitikan Praktis di Aceh pada Pemilihan Legislatif 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kon…
PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI PRAKTIK MASYARAKAT DESA BLANG BAR…
ABSTRAK
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya pada PilPres 2019 diduga berhubungan dengan fenomena pelanggaran Pemilu yang sering terjadi pada masa kampanye, salah satunya adalah politik uang. Hal tersebut karena adanya Calon Kandidat, Tim Sukses, dan Simpatisan memberikan uang dengan jumlah tertentu sebelum hari PilPres 2019 di gampong-gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Blang Baroe …
TANTANGAN PARTAI ACEH DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KAMPANYE
ABSTRAK
Partai Aceh adalah Partai lokal yang memperoleh kursi DPRA terbanyak sejak Pemilu 2009, namun jumlah perolehan kursi terus menurun, dari 33 kursi pada Pemilu 2009, menurun menjadi 29 kursi pada Pemilu 2014, dan terakhir memperoleh 18 kursi pada Pemilu 2019. Tantangan pemanfaatan media sosial menjadi salah satu alternatif kampanye politik untuk meningkatkan kembali elektabilitas Partai Aceh, mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 sudah memasuki era media sosial. Penelitian ini bertujuan…
PERAN DAN FUNGSI LEGISLASI DPR ACEH DALAM MEWUJUDKAN KEKHUSUSAN ACEH
ABSTRAK
Keistimewaan Aceh dalam penyebutan peraturan daerah (Perda) ialah Qanun, yang merupakan produk hasil DPRA dan juga Gubernur Aceh dalam perjalanan pelaksanaan fungsi legislasi di temukan sejumlah masalah yang menghambat hasilnya sebuah Qanun di Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Legislatif dan Teori Kewenangan Legislatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran fungsi legislasi DPRA dalam…
