Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP RESES ANGGOTA DPRA PERIODE 2019 - 2024 (…

Dinda Badzlina

Pelaksanaan reses merupakan hak dan kewajiban anggota DPRA untuk mengunjungi, menjaring dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan konstituen juga memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis yang di sampaikan pada setiap masa reses kepada konstituen di Dapilnya. Namun yang terjadi berdasarkan observasi awal, tingkat kepuasan masyarakat rendah terhadap kinerja anggota DPRA pada masa reses. Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRA dalam penjaringan aspirasi dan permas…

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP RNFASILITAS PUBLIK PADA RUANG TERBUKA HI…

ZIAH AFSAH AZNI LUBIS

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur mengelompok yang penggunaanya bersifat terbuka dan diisi oleh tanaman serta vegetasi yang bermanfaat bagi masyarakat, ruang terbuka hijau bukan hanya merupakan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Pembangunan fisik Kota Banda Aceh dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Oleh karena itu, dibutuhkannya RTH sebagai penyeimbang antara pe…

STRATEGI KAMPANYE POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) ACEH P…

RISKI MUNA AKBAR

politik yang memiliki kekuatan besar di Indonesia. Dua kali pemilu pasca orde baru yang digelar pada tahun 1999 dan 2004 menempatkan PDIP jadi partai politik pemenang. Namun, besarnya kekuatan PDIP tidak terlihat di Provinsi Aceh, PDIP Aceh tidak memiliki basis massa yang besar terbukti dari dua periode pemilu 2019 dan 2014 PDIP Aceh tidak berhasil memperoleh satu kursi pun di tingkat Pileg DPRA. Hal yang menarik bahwa pada Pileg 2019 lalu PDIP Aceh melakukan reorganisasi secara kepartaian hi…

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN JAM MALAM TERHADAP PEREKONOMIAN PARA PED…

AMELIA FRATIWI

Pembatasan jam malam merupakan suatu keputusan yang di ambil oleh pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 pada BAB IX tentang penerapan jam malam Pasal 22 ayat 1 yang dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerapkan jam malam diwilayahnya, dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan ini, untuk mengurangi jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Banda Aceh. Dengan adanya p…

EFEKTIVITAS PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PEMBANGUNAN DI ACEH (S…

FARAH FADHILA

Aceh sebagai daerah desentralisasi asimetris mempunyai kekhususan dan keistimewaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, salah satunya dengan dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus Aceh sudah diberikan selama 15 tahun, namun dampak dari dana otonomi khusus ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganali…

RASIONALITAS JANJI POLITIK AMINULLAH USMAN TERKAIT RASKIN DALAM PILKADA

Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy

ABSTRAK Pada masa kampanye Aminullah Usman tahun 2017 di Kota Banda Aceh, Pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin telah membuat janji kampanye politik untuk memperoleh dukungan suara, salah satu janji tersebut adalah memberikan biaya tebus beras sejahtera yang dulu dikenal dengan raskin. Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian be…

KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATANRNPERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI K…

NAILA SASKIA

Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan.Berbagai upaya kesejahteraan harus dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik.Meningkatkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara ekonomi maupun politik.Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalu…

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TERPADU BLANG…

MUHAMMAD FADHIL

ABSTRAK TPA Regional Terpadu Sanitary Landfill Blang Bintang dibangun atas dasar perkembangan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Banda Aceh, namun dalam implementasi dan kewenangan pengelolaan kebijakan tersebut menjadi masalah tersendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika implementasi pengelolaan dan pembagian kewenagan atas pengelolaan TPA Blang Bin…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACE…

PUTRI SAVIRA FEBRYAN

ABSTRAK Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian …

KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS DIRNTEMPAT WISATARN(ANALISIS GREEN POLI…

MAULA RIVADA R

Kawasan wisata Pantai Ulee Lheue merupakan salah satu kawasan pengembangan kawasan wisata yang tertuang dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009- 2029. Kawasan wisata ini mengalami kerusakan lingkungan akibat adanya pembuangan sampah yang sembarangan bahkan sampai membuang sampah ke pantai. Pada kawasan ini juga adanya bangunan dan semi bangunan yang dibangun melebihi garis sempadan pantai kawasan rawan bencana tsunami yang telah ditetapkan dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Tujuan da…


    SERVICES DESK