Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER…

YASMI AZKIA SYUKRI

Yasmi Azkia Syukri, 2022 ABSTRAK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER TO PEER (P2P) LENDING Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 57), pp, bibl, app. Susiana, S.H., M.H. Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan. Selain itu…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PANGAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAY…

THALIA HANA THUFAILAH

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 huruf a mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha membuat pangan olahan yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Ko…

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DANA USAHA MELALUI PT. SARANA M…

IKBAR ATHALLA FAUZI

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, namun pada praktiknya, masih banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam hal perjanjian pinjaman dana, salah satunya adalah debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Kota Medan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia c…

PELAKSANAAN PEMBERIAN RELAKSASI KREDIT BAGI UMKM OLEH PERBANKAN SEBAGAI DAMPA…

NABILA FERUSKHA

Penetapan status pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian nasional khususnya dalam sektor usaha UMKM. Dalam menangani kesulitan tersebut maka pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi kredit bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyeb…

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH BNI KCP JALAN AHMAD YANI…

MUHAMMAD ZACHRIE ZAINI

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah peminjaman/pembiayaan modal yang diberikan sebuah perbankan kepada pemilik usaha (nasabah) yang usahanya mem…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN RNPERUSA…

ELDIAN ALFIYANDA SILALAHI

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya”. Namun dalam pelaksanaannya masih ada para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi …

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SUATU PENEL…

WIDYA SYAHRANIE HIDAYAH

Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia harus dihormati oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun yang terjadi di dalam perjanjian ini adalah pihak calon pekerja migran Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga perjanjian ini tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia antara PT Anugerah Diantas Cabang Medan dengan calon pekerja migran terdapat wanprestasi yang di…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN…

MUHIBBUN AMIR SYAH

ABSTRAK MUHIBBUN AMIR SYAH, 2021 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (viii, 67) pp, bibl. (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Perkawinan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang selanjutnya menjadi sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan. Warisan adalah hak yang diperoleh seorang anak, namun dengan adanya peristiwa perkawinan siri, seorang anak yang dilahir…

WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH BARANG FURNITURE (PERABOT) PADA PRIORITAS GR…

NAMIRA NOVIA

Salah satu lembaga pembiayaan nonbank yaitu Prioritas Group yang menerapkan prinsip syariah dengan akad jual-beli murabahah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam pelaksanaannya Prioritas Group dan debitur bersepakat dalam akad jual beli murabahah, namun terdapat banyak debitur yang …


    SERVICES DESK