Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN NASABAH BANK MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT SYARAT SEPIHAK PADA PER…

DARA KHARAMINA HULWANI

ABSTRAK Dara Kharamina Hulwani 2023 PERLINDUNGAN NASABAH BANK MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT SYARAT SEPIHAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (PENELITIAN PADA PT BANK ACEH SYARIAH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Peraturan No.06/POJK.07/2022 Pasal 28 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakatdi Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa, dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dila…

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATK…

T. MUHAMMAD ALFIS SYAHRIN

ABSTRAK T. Muhammad Alfis Syahrin, 2023 Nursiti, S.H., M.Hum. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 74), pp., bibl., tabl. (vi, 58), pp., bibl. Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang me…

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API TANPA HAK…

Fania reza rasid

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memuat ketentuan tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan, barang siapa yang tanpa hak mempergunakan senjata api dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pi…

WANPRESTASI KESEPAKATAN PENGEMBALIAN BATAS TANAH ANTARA PIHAK PTPN-I KEBUN TU…

Willy Arnanda

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, sebagaimana perjanjian yang terjadi dalam pengembalian batas tanah yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata antara PTPN-I Kebun Tualang Sawit dengan Kelompok Masyarakat Tani Bina Bersama. Dalam perjanjian tersebut pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit melalaikan isi dari perjanjian yang telah disepakati…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG SUDAH KADALUWARS…

Chairani Sukma

CHAIRANI SUKMA, 2023 ABSTRAK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG SUDAH KADALUWARSA (SUATU PENELITIAN DI KAB. BENER MERIAH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61),pp.,tbl.,bibl,. Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat dengan UUPK) menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA MASA KEDALUWARSA PADA …

Tasya Rizka Zulvia

Pasal8ayat(1) huruf gUndang-UndangNomor 8Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Persaingan global yang terjadi membuat pelaku usaha selaku produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untukmendapatkan keuntungan, salah satun…

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK SY…

LUTHFAN HADI

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana prosedur perjanjian Sewa menyewa Safe Deposit Box, menjelaskan bentuk-bentuk klausula eksonorasi dalam perjanjian Sewa menyewa Safe Deposit Box serta untuk menjelaskan cara penyelesaian jika terjadi Perselisihan dalam perjanjian Sewa menyewa Safe Deposit Box di BSI Aceh. Hasil penelitian tentang Prosedur Sewa menyewa SDB diawali dengan calon penyewa/nasabah mengajukan permohonan ke Bank BSi, mengisi data dan menandatangani formulir melalui apl…

ANALISIS YURIDIS PENGIKATAN OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA PERJANJIAN PINJAM ME…

MUHAMMAD SYIRVAN MULZAN

Salah satu bentuk dari layanan Financial Technology (Fintech) adalah Peer to peer Lending. Peer to peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online pada sebuah marketplace yang mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang dengan orang yang ingin memberikan pinjaman. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan …

TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI DARAT TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN MILIK K…

Nurfahlita Dewi Rambe

Perlindungan konsumen merupakan salah satu lembaga perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 193 Ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 587/PID.B/2019/PN JKT PST TENTANG TINDAK PIDANA PER…

Titi Zara

Berdasarkan Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Ta-hun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, mengenai Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia terutama organ ginjal yang dilakukan secara bersama-sama dan dikenakan juga Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Ta-hun 2007 tentang PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan jumlah terdakwa 4 (empat), yaitu Agung Setiawan (terdakwa I), Deni Fajar Muharam (terdakwa II), Ahmad Junaedi (terdakwa III), Ali Suryadi (terdak…


    SERVICES DESK